Tower Telkomsel Tanpa Izin Berdiri Tegak di Desa Pangke Barat Karimun

Tower menara Telekomunikasi milik Telkomsel Tanpa Izin, berdiri tegak di Kampung Ambat Dusun 2 RT 001 RW 004 Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun. (Foto/MK/Hasian).
Tower menara Telekomunikasi milik Telkomsel Tanpa Izin, berdiri tegak di Kampung Ambat Dusun 2 RT 001 RW 004 Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun. (Foto/MK/Hasian).

Karimun (Marwahkepri.com) – Tower menara Telekomunikasi milik Telkomsel tanpa izin berdiri tegak di Kampung Ambat Dusun 2 RT 001 RW 004 Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun.

Pantauan Marwahkepri.com dilokasi, tampak tower menara Telekomunikasi milik Telkomsel dengan tinggi kurang lebih 12 Meter itu, terletak persis didepan rumah Kepala Desa, Desa Pangke Barat Rumainur.

Kepala Desa Pangket Barat, Rumainur ketika dikonfirmasi membenarkan adanya pembangunan Tower didaerah desanya. Bahkan lokasi yang dijadikan tempat tower itu merupakan tanah orangtuanya.

“Ia benar, lahan itu milik orangtua saya, pihak  perusahaan sudah mengontraknya selama 11 Tahun dengan uang kontrak Rp. 150.000.000, kalau masalah izin, saya tidak tahu sejauh mana pengurusanya di instansi terkait” sebutnya.

Sementara itu, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Karimun Afriyan, ketika dikonfirmasi wartawan mengatakan jika pihak pembangun tower Telkomsel tersebut belum mengurus izin maupun surat pengajuan permohonan.

“Sampai saat sekarang, belum ada surat yang masuk ke kita atas permohonan pembangun tower itu” paparnya.

Hal senada juga disampaikan Dinas Perhubungan Udara Kabupaten Karimun, Hairu. Dikatakan, jikapun pihak Telkomsel datang kekita untuk mengaujukan permohonan, kita tidak bisa memberikan izin. karena lokasi itu masuk kawasan penerbangan Kuala Namu Medan.

“Kalaupun mereka datang kekita untuk mengurus izin, kita tidak bisa berikan, karena lokasi itu masih radius 15 Kilometer dari  kawasan area penerbangan” jelasnya.

Meski hal itu jelas melanggar aturan yang ada seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 /PRT/M/2009, Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor : 3 /P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi Tahun 2009. Didalam BAB V Pasal 11 ayat (2), yang hasilnya dijadikan dasar dalam mengirim surat pada semua pihak terkait.

Pihak perusahaan nakal tersebut tidak pernah hiraukan aturan yang ada. Pasalnya, pembangunan itu hanya mengatasnamakan izin RT/RW tanpa adanya izin dari instansi terkait. (mk/Hasian).

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.