DKTM PT Sanmas Mekar Abadi Desa Marok Kecil Harus Sesuai Dengan Usulan Masyarakat

Pasca Tambang PT Sanmas Mekar Abadi (Doc)
Pasca Tambang PT Sanmas Mekar Abadi (Doc)

Lingga, (marwahkepri.com) – Aktivis Lembaga Swadya Masyarakat (LSM) Peduli menyayangkan perihal DKTM pasca tambang bauksit PT Sanmas Mekar Abadi di desa Marok Kecil jika disalah gunakan demi kepentingan politik. Hal ini didasari dari petunjuk teknis yang terkandung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepri per 1 Januari Tahun 2001, yang menegaskan DKTM harus sesuai dengan usulan yang disampaikan masyarakat penerima.

Arbaen Sah, aktivis LSM Peduli mengatakan terkait penggunaan dana DKTM desa Marok Kecil sangat disayangkan jika disalah gunakan hanya sebuah kepentingan politik. Sebab soal pengaturan ini sudah jelas tertuang dalam Peraturan Daerah Kepri tahun 2001 lalu.

“Karena kegunaanya sudah jelas diatur dalam peraturan daerah 1 januari tahun 2001, itu juknisnya yang ditetapkan Pemkab Kepri yang sampai saat ini belum ada perubahan, jadi teramat disayangkan jika DKTM disalah gunakan apa lagi jika digunakan demi kepentingan politik,” papar dia, Minggu (16/07).

Menurutnya DKTM merupakan hak sepenuhnya masyakat. Jadi terlepas apapun hasil kesepakatan warga harus mengusulkan satu pembangunan yang digilir mengikuti banyak jumlah dusun. Terlebih mengenai DKTM ini, seharunya sesuai dengan usulan yang disampaikan masyarakat dusun III Remik, desa Marok Kecil.

“Jadi harus sesuai permintaan masyarakat,” ujar dia.

Dalam hal ini, Pemkab hanya sebatas memfasilitasi terkait pencairan DKTM yakni antara pihak perusahaan dengan masyarakat. Jika pemerintah dalam hal ini hanya sekedar memberikan saran atai pendapat, menurutnya sah-sah saja, namun yang lebih mempunyai hak menentukan usulan yakni masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan.

“Mereka (pemkab) tidak perlu ikut andil mengusulkan. Dan menjadikan apa yang diusulkan itu kewajiban untuk diikuti,” terang dia.

Dia jelaskan sebelum proses ekspor tambang dilakukan pihak perusahaan, perusahaan wajib melunasi segala hak mereka salah satu memposkan terlebih dahulu setiap pembayaran kewajiban mereka untuk mendapatkan Surat Pajak Exsport (PEP) yang dikeluarkan bea dan cukai.

Untuk itu, tidak ada alasan bagi setiap prusahaan tambang bauksit dikatakan terhutang pada masyarakat khususnya terkait DKTM. Disamping itu tidak juga ada alasan pencairan DKTM harus diajukan dengan pembuatan tambak udang. Kerana menurutnya itu bisa diajukan melalui proposal ke Dinas Perikanan.

“Digukan sesuai usulan masyarak yang benar-benar membutuhkan. Jadi ini jangan dilibatkan kepentingan unsur-unsur yang tidak jelas mengatas namakan musyawarah mufakat masyarakat yang semua itu belum tentu setuju,” kata dia. (mk/Zul)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.