Pemkab Gelar Rapat Kesepahaman Kedua, Terkait Pemekaran Kecamatan di Senayang

Suasana Rapat Kesepahaman Ke-2 di Daik Lingga, Senin (10/07).
Suasana Rapat Kesepahaman Ke-2 di Daik Lingga, Senin (10/07).

Lingga (marwahkepri.com) – Rapat Kesepahaman, terkait pemekaran tiga kecamatan baru di wilayah kecamatan Senayang kembali digelar Tim Akademisi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) dan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lingga. Rapat ke-2 yang digelar di Daik Lingga tersebut melibatkan seluruh kepala desa yang bersangkutan terlibat wilayah kerjanya.

Hanrisal, salah satu dari Tim Akademisi UMRAH mengatakan terkait tiga kecamatan yang direncanakan akan dimekarkan tersebut baru memenuhi satu persyaratan dari tiga syarat yang dibutuhkan.

“Syarat yang baru dipenuhi yakni syarat teknis saja,” ujar hanrisal dari Umrah.

Namun dengan tidak lengkap syarat yang dibutuhkan itu, dia katakan ada cara lain yang bisa diambil yakni dengan berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2018 ayat 1 dan 2 yang mengatur pemerintahan Kabupaten/Kota.

Dengan dasar peraturan itu, lanjut dia dimungkinkan membentuk kecamatan di wilayah yang menyangkut satu atau lebih pulau.

“Persyaratan ini dapat masuk karena ada pengecualian terhadap persyaratan awal yakni administrasi, persyaratan fisik kewilayahan, dan persyaratan teknis,” lanjut dia.

Sementara lokasi untuk ibukota kecamatan, dalam rapat tersebut disampaikan harus memenuhi lima kriteria meliputi rentang kendali ke ibukota Kabupaten, orbitasi, ketersediaan tempat atau lahan pembangunan fasilitas kantor, potensi masa depan daerah dan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.

“Kelimanya itu harus dipenuhi dan direncanakan secara seksama,” ujar dia.

Sebelumnya, berdasarkan Rapat Kesepahaman pertama di Senayang pada bulan maret lalu, sudah ditentukan nama dari tiap kecamatan baru beserta lokasi ibukota kecamatan yang akan dimekarkan yaitu kecamatan Katang Bidare dengan ibukota di desa Benan, Temiang Pesisir dengan ibukota di desa Tajur Biru dan kecamatan Bakung Pesisir di desa Pasir Panjang.

“Kita sedang melakukan penelitian apakah kawasan yg telah ditetapkan untuk dijadikan ibukota kecamatan termasuk dalam hutan lindung atau tidak,” terang dia.

Namun jika desa yang ditunjukkan sebagai ibukota, mengenai lahan pembangunan kantor termasuk dalam kategori hutan lindung maka akan diganti dengan desa lain untuk dijadikan ibukota.

Akhirnya setelah mengalami proses rapat yang memakan waktu hampir satu hari kerja. Informasi yang didapatkan saat ini proses pemekaran hampir menuju titik akhir, tinggal menunggu pengesahan Ranperda menjadi Perda di DPRD Lingga.(mk/arp)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.