Belum Ada Harga Standar Hasil Laut, Peluang Toke-toke Bermain Harga

Ilustrasi nelayan kepiting (net)
Ilustrasi nelayan kepiting (net)

Lingga (marwahkepri.com) – Bidang perdagangan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan (DPMPTSPP) Kabupaten Lingga ternyata belum menangani masalah jual beli hasil tangkapan laut. Padahal standar harga yang stabil sangat dibutuhkan nelayan dalam mengatasi masalah permainan harga yang dilakukan oleh pengusaha atau toke-toke.

“Belum ada lagi, kita disini yang kita ketahui hanya standar harga pasar seperti bawang dan sebagainya. Namun untuk itu belum ada lagi,” ujar Yusmalizar, Kabid perdagangan, Kamis (06/07).

Toke dalam hal ini merupakan sasaran pasar bagi nelayan untuk menjual hasil tangkapan. Tidak ada tempat khusus yang dibuat pemerintah daerah seperti TPI, membuat nelayan terpaksa bergantung kepada penampung.

Namun permainan harga pasti terjadi, sebab belum adanya harga standar yang pasti. Toke dalam situasi ini merupakan penentu harga yang sangat berperan. Bahkan toke bisa memutar dua kali lipat harga keuntungan mereka dibandingkan harga beli kepada nelayan.

“Nanti kita akan coba telusuri, sebab ini menyangkut hak nelayan,” lanjut dia.

Sebelumnya salah satu nelayan kepiting di desa Sungai Pinang, Oji mengutarakan kekecewaannya kepada penampung kepiting yang menjual kepiting dua kali lipat diatas harga beli dari nelayan. Padahal pembeli yang ingin mengkonsumsi kepiting datang sendiri kapada penampung. Tentunya tidak ada resiko yang harus diterima penampung baik berupa biaya transportasi maupun resiko matinya kepiting dalam perjalanan.

“Dia membeli harga Rp 10.000 kepada kita. Malah dia jual pula dengan harga Rp 25.000. luar biasakan,” papar dia beberapa waktu lalu.

Situasi ini justru menimbulkan konflik, dimana masyarakat nelayan merasa dipermainkan dalam masalah harga.

Dia, dalam hal ini juga berharap dari instansi yang membidangi baik pihak desa sebagai pihak terdekat maupun kepada pemerintah daerah, berusaha menstabilkan kondisi ini.

Jangan sampai pengusaha jadi penguasa kepada para nelayan. Meski mereka merupakan pemodal yang bisa memberikan bantuan berupa pinjaman kepada nelayan. Namun setidaknya kondisi bisa berjalan saling menguntungkan tanpa permasalahan.

“Kita cuma menanyakan. Biar sama-sama merasa senang dan tenang,” ujar dia. (mk/arp)

Print Friendly, PDF & Email