3 Tahun Mangkrak, Komplek Ini Layaknya Sarang Hantu

Komplek Perkantoran Bupati Lingga yang mangkrak sejak 2014 silam di lereng Bukit Kanti, Daik Lingga, Rabu (14/06).
Komplek Perkantoran Bupati Lingga yang mangkrak sejak 2014 silam di lereng Bukit Kanti, Daik Lingga, Rabu (14/06).

Lingga (marwahkepri.com) – Sejak diberhentikan proyek pembangunan perkantoran Bupati dan DPRD Lingga akhir tahun 2014 lalu, sampai sekarang proyek tersebut belum mampu dilanjutkan. Alasannya karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah sehingga untuk melanjutkan proyek tersebut butuh dukungan pemerintahan pusat melalui APBN.

Namun sejauh itu juga, informasi yang didapatkan status lahan berdirinya bangunan dengan panjang lebih kurang 100 meter tersebut belum ada kejelasan. Lahan masyarakat yang dikatakan bersifat ganti rugi, ternyata sampai hari ini belum dilakukan.

Akibat tersendatnya proses pembangunan ini, kompleks perkantoran yang sudah melalui tahap 3 pengerjaan layak jadi sarang hantu.

“Kalau tak salah juga lahan ini masih punya masyarakat. Pemerintah katanya belum ada uang untuk melanjutkan,” ungkap Rozali salah satu yang bertugas menjaga bahan-bahan kontraktor di komplek perkantoran Bupati Lingga di lereng Bukit Kanti, Daik Lingga.

Bukan pemeliharaan terhadap pondasi gedung yang baru setengah terbangun dia perbuatkan. Namun digaji oleh pihak kontraktor yang menang proyek tersebut, dia hanya sebatas menjaga bahan-bahan sisa pembangunan setelah pengerjaan mangkrak.

Seandainya saja, apa yang terjadi sama seperti di komplek kantor DPRD yang baru yakni kehilangan sejumlah bahan di kamp pekerja, sehingga sampai saat ini tidak lagi ada penjagaan. Hal tersebut pasti berlaku sama dengan komplek kantor Bupati Lingga yang baru yakni tidak adanya penjagaan. Alhasil semua sama, tidak ada kehidupan. Seperti komplek kantor DPRD Lingga yang saat ini dipenuhi semak belukar.

Beberapa waktu lalu Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lingga, Said Nursyahdu mengatakan tahun ini proyek tersebut tidak diteruskan karena membutuhkan anggaran yang besar yakni berkisar Rp 50 milliar, sementara daerah baru terlepas dari kendala defisit.

“Tahun ini juga tidak masuk dalam kegiatan dinas PU. Butuh Rp 50 miliar untuk menyelesaikan kantor bupati. Daerah tidak punya dana segitu,” kata dia beberapa waktu lalu.

Sehingga pengerjaan pembangunan, proyek yang telah menelan anggaran Rp 45 miliyar tersebut butuh dukungan APBN. Sementara tahun 2017 ini kegiatan pembangunan tersebut juga tidak diusulkan, sehingga Pemda kehilangan peluang mendapat anggaran tersebut. (mk/arp)

Print Friendly, PDF & Email