Bareskrim Kembali Memanggil Sejumlah Pegawai Pemkab Anambas

kantor-bupati-anambas

ANAMBAS (Marwahkepri.com ) -‎  Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Mabes Polri kembali memanggil sejumlah pegawai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Menurut informasi yang didapat, pemanggilan  ini merupakan tindaklanjut dari pemanggilan yang dilakukan oleh Bareskrim awal bulan Mei 2017 kemarin, dan diduga pemanggilan pegawai Anambas yang kesekian kalinya ini masih berkaitan dengan rencana masuknya PT.Kartika Jemaja Jaya (KJJ) di Pulau Jemaja.

Dikutip dari tribunnews, terdapat lima orang pegawai yang mendapat surat pemanggilan yang dikemas dalam amplop berwarna cokelat itu. Mereka diantaranya Ekodesi Amrialdi, Lilik Widodo, Adies Saputra, Effi Sjuhairi, dan Andi Agrial. Surat pemberitahuan terkait pemanggilan sejumlah pejabat ini pun, diketahui juga diberikan untuk Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris.

Pemanggilan untuk dimintai keterangan sebagai saksi ini, didasari oleh adanya laporan dari Mohammad Abdul Rahman ke Mabes Polri pada awal bulan April 2017 lalu, namun saat dikonfirmsi mengenai laporannya ke Mabes Polri itu pun, dia masih ‎enggan berkomentar banyak mengenai hal itu. Dihubungi melalui sambungan seluler, pihaknya harus mengkoordinasikan hal ini kepada managemen perusahaan terlebih dahulu.

“Iya, kalau itu belum bisa dikonfirmasi ke sini. Saya harus koordinasi dulu ke managemen. Nanti pasti kita akan koordinasi lagi, ya,” ujarnya saat dihubungi Tribun.

Begitu juga saat dihubungi oleh  Marwahkepri.com, belum ada jawaban dari Rahman terkait laporannya tersebut sampai akhirnya berita ini diturunkan.

Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya tidak ada keraguan sedikit pun untuk menindak siapapun yang diduga melanggar tindak pidana.

Sedikit gambaran mengenai tindak pidanakorupsi dan penyalahgunaan wewenang dimuat dalam pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, “Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00″

(mk/tb/***)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.