Dewan Batam Pilih Pertahankan Ojek Online
MARWAHKEPRI.COM, Batam – Meski Dinas Perhubungan Kota Batam resmi menutup operasional ojek online Gojek namun sebagian anggota DPRD Kota Batam tidak sependapat. Beberapa di antaranya sangat mendukung ojek dan taksi online tetap beroperasi di Batam.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Riky Indrakari mengatakan ojek online ataupun ojek pangkalan sebenarnya hadir sebagai jawaban atas ketidakmampuan pemerintah selama bertahun-tahun untuk menyediakan transportasi publik yang layak, memadai dan terjangkau.
“Mereka hadir karena kebutuhan masyarakat,” tutur Riky seperti kata Riki, Senin (5/6).
Anggota Komisi IV lainnya, Safari Ramadhan, bahkan telah memberikan rekomendasi kepada Pemko Batam melalui pimpinan DPRD agar Dinas Perhubungan (Dishub) mencabut kembali pelarangan operasional ojek berbasis aplikasi (online) di Batam.
“Rekomendasi telah diberikan. Intinya kita mendukung ojek Online tetap beroperasi di Kota Batam,” tuturnya.
Safari menilai, dengan situasi kondisi ekonomi Batam sekarang ini, tidak seharusnya kebijakan tersebut dikeluarkan. Sebab akan kembali menambah angka pengangguran yang berujung tingginya angka kriminal di Kota Batam,” katanya.
Ketua Komisi III DPRD Batam, Nyanyang Haris Pratamura menyambut baik ojek online beroperasi di Batam. Namun demikian, dalam operasionalnya, porusahaan ojek online harus bekerja sama dengan pemerintah daerah.
Terutama dalam mematuhi aturan dan izin yang diminta oleh pemko. Serta bersama-sama mengikuti aturan hukum yang berlaku.
“Kami komisi III menyambut baik. Karena sangat membantu masyarakat terutama dari sisi harga, keamanan dan kenyamanan. Pada perusahaan ojek online kita minta segera dilengkapi (izin), agar bisa beroperasi lagi,” pungkasnya.
Ketua komisi I DPRD Kota Batam Budi Mardiyanto, juga tegas mengatakan Penghentian operasional Go-Jek , patut dipertanyakan.
Harusnya kalaupun ada hal atau syarat yang memang belum dipenuhi oleh manajemen Go-Jek, sudah dari sejak pertama Dishub Batam menegur Go-Jek beroperasi di Batam agar persyaratan yang kurang bisa dipenuhi.
“Saya akan secepatnya menggelar rapat dengar pendapat membahas operasional Go-Jek di Batam. Go-Jek ini sudah jadi kebutuhan masyarakat Batam yang mengikuti perkembangan jaman dan teknologi. Tak bisa main dihentikan begitu saja. Jakarta saja bisa kok,” terang Budi.
Budi meminta kepada semua elemen masyarakat, termasuk ojek pangkalan harus membuka diri terhadap era globalisasi saat ini yang semuanya serba digital.
Kalaupun masih mempertahankan yang konvensional dan sebaliknya menyingkirkan yang sudah mengikuti perkembangan jaman, sama juga dengan Dishub mengeluarkan kebijakan kemunduran atau memundurkan transportasi Batam.
Sikap Komisi I, lanjut Budi tetap mendukung Go-Jek harus beroperasi. Sebab banyak keuntungannya yang dirasakan masyarakat golongan menegah atas hingga bawah. Selain itu juga keberadaan Go-Jek terbukti mampu menyerap tenaga kerja.
“Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini, selagi pemerintah diberikan kapasitas menjalankan amanah, berikan kemudahan Go-Jek untuk kebutuhan masyarakat. Jangan gara-gara aturan, langsung main stop. Biarkan berjalan karena masyarakat sangat membutuhkan. Aturan sendiri bisa dibuat sembari operasional tetap berjalan,” tegas politis PDIP ini.
Agar ke depannya tak menimbulkan polemik mengenai tranportasi berbasis online, Budi akan secepatnya berkoordinasi dengan Wali Kota Batam meminta agar dikeluarkan Perwako yang mengatur transportasi berbasi online di Batam. Sebab kemajuan dan pekembangan era digitalisasi tak bisa dicegah.
Awal operasional Go-Jek di Jakarta sebelumnya juga jadi polemik, karena belum adanya aturan yang mengaturnya.
Hal tersebut membuat Presiden Jokowi turun tangan menegaskan, jangan karena aturan yang tak mengikuti perkembangan teknologi, masyarakat yang dikorbankan.
Aturan dibuat tidak untuk mengekang inovasi. Sambil secara paralel mempercepat perbaikan transportasi massal, sembari dibenahi aturannya. Yang penting ditata supaya keselamatan dan keamanan tetap terjamin tanpa harus main menutupnya. (mk/jpnn)
