Dinas P3AP2KB Kepri Gelar Kampanye Tentang “He For She” Sebagai Upaya Penyetaraan Gender

Penyerahan Cenderamata Dari DP3AP2KB Lingga Kepada Perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Rahayu, Jum'at (12/05) di Aula Kantor Bupati Lingga.
Penyerahan Cenderamata Dari DP3AP2KB Lingga Kepada Perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Rahayu, Jum’at (12/05) di Aula Kantor Bupati Lingga.

Lingga (marwahkepri.com) – Sebagai langkah dalam mensukseskan kampanye global bertajuk “He For She” di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Kabupaten Lingga, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Provinsi Kepri, mengelar acara dengan tema “Sosialisasi Penguatan Kualitas Hidup dan Parlindungan Perempuan Tentang “He For She” Tingkat Provinsi Kepri” di aula Kantor Bupati Lingga, Daik Lingga, Jum’at (12/05).

Kepala Dinas P3AP2KB Kepri, Misni pada sambutannya mengajak seluruh elemen masyarakat bersama pemerintah daerah ikut berpartisipasi dalam rangka mewujudkan program Kesetaraan Gender di Indonesia.

“Indonesia termasuk 10 besar negara yang menjadi Champion World Leader kampanye Internasional “He for She” yang dibentuk untuk meningkatkan peran dan mendorong keterlibatan laki-laki dalam hal penghentian kekerasan terhadap perempuan dan anak,” katanya dalam sambutan kegiatan Sosialisasi Penguatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Tentang “He For She” Tingkat Provinsi Kepri.

Dia menyebut meskipun di Lingga angka kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak begitu besar seperi di kota lainnya, hal itu perlu menjadi perhatian. Adanya program ini diharapkan peran dan dukungan kaum laki-laki dalam menyukseskan program kesetaraan gender terus meningkat.

“Khususnya bapak-bapak dan kaum laki-laki harus mampu menjadi pelindung yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi perempuan dan anak-anak,” papar dia.

Mewujudkan hal tersebut, kata dia tidak cukup hanya sebatas kampanye dan sosialisasi saja melainkan perlu bukti kongkrit dan implementasi secara baik dan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dituntut dari pihak laki-laki untuk menghapus kekerasan dan tidak lagi berperilaku semena-mena terhadap perempuan dan anak.

Perempuan merupakan representasi dari separuh pelaku dan penerima manfaat pembangunan. Untuk itu berikan hak-hak mereka, agar perempuan bisa lebih berperan dalam menggali potensi-potensi dalam berbagai bidang inovasi sehingga dalam hal penyetaraan gender dapat berjalan dengan baik dan terealisasi pada 2030 mendatang.

“Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperjuangkan hak-hak menuju perubahan positif bagi perempuan, khususnya menyangkut akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari pembangunan. Stop kekerasan terhadap mereka. Kalau perlu diadakan fakta integritas karena mereka memiliki hak untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan,” lanjut dia.

Meski kecendrungan kasus kekerasan perempuan dan anak di Kepri umumnya mulai perlahan menurun, namun kekerasan terhadap perempuan dan anak kerap saja terjadi. Oleh karena itu dia berharap komitmen dan dukungan semua pihak dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak, khususnya di Lingga yang telah banyak terbentuk kelompok-kelompok peduli kekerasan perempuan dan anak dapat berjalan sesuai visi-misinya.

Selain itu dia mengakui angka kematian ibu (AKI) cukup tinggi di Kabupaten Lingga. Sementara angka kematian bayi (AKB) berada dibawah. Maraknya kasus perdagangan manusia juga menjadi sebab kecenderungan masalah perempuan dan anak dibeberapa daerah di Kepri. Tidak menutup kemungkinan di Lingga juga akan terjadi kasus serupa karena kesenjangan ekonomi.

Agar perempuan dan anak tidak selalu menjadi objek kekerasan, maka sangat diperlukan sikap peduli sesama, peduli lingkungan dan peduli terhadap permasalahan yang berhubungan dengan perempuan dan anak.

Sementara Sekretaris P3AP2KB, Rozaleni mengatakan dalam penanganan kasus kekerasan ini pihaknya juga melakukan kerja sama dengan pihak rumah sakit, begitu juga perihal mental sudah disediakan ahli psikologis. Dan secara teknis juga bertahap pada tim lembaga pemberdayaan perempuan dan anak dalam berbagai jenjang.

“Kasus kekerasan anak cenderung dari keluarga terdekat. Keluraga harus bisa warpada stiap saat. Siapa ada anak perempuan harus ekstra hati hati. Minimal bisa diawasi,” kata dia usai kegiatan.

Sehingga tujuan dari pada sosialisasi ini lanjut dia, adalah menyampaikan kepada masyarakat sebagai upaya meminimalis kasus perempuan dan anak. Sehingga perempuan dana memposisikan hak-hak mereka dalam proses kesetaraan gender. Baik dalam pengambilan keputusan maupun lainnya yang bisa dilakukan oleh perempuan.

“Kadang yang tidak terpikir oleh laki-laki, perempuan dapat memikirkan,” tutup dia. (mk/arp)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.