HTI : Pembubaran Kami Tak Elok

HTIJakarta (Marwahkepri.com) – Organisasi massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memastikan bahwa pihaknya akan mengambil sejumlah langkah dan menolak rencana pemerintah yang akan membubarkan organisasi yang memperjuangkan paham khilafah itu.

“HTI akan mencermati proses yang dilakukan pemerintah. Pembubaran tak elok. Kami akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu,” ucap juru bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto saat dihubungi seperti dilansir Beritasatu.com, Selasa (9/8).

Menurutnya langkah ini diambil karena HTI bukanlah organisasi ilegal. Organisasi ini legal yang berbadan hukum perkumpulan dan sudah berdakwah di negeri ini selama lebih dari 25 tahun.

“Kami legal, tertib, damai dan praktis bisa dikatakan selama ini tidak pernah menimbulkan persoalan hukum. Karena itu apa yang disampaikan pemerintah mengundang pertanyaan besar, sesungguhnya apa yang terjadi saat ini? Apa yang dipersangkakan kepada kami?” sambungnya.

Apalagi pihaknya tidak pernah diundang untuk dimintai keterangan. Padahal berdasarkan UU Ormas dijelaskan tahapan untuk sampai pembubaran. Yakni adanya peringatan 1, 2 dan 3. Jangankan peringatan ketiga, peringatan kesatupun menurutnya tidak pernah ada.

“Kami ini kelompok dakwah yang menyampaikan ajaran Islam yang kami yakini sebagai solusi untuk berbagai masalah di negeri ini. Kita tahu negara kita ini menghadapi banyak sekali masalah,” sambungnya.

Masalah tersebut, di antaranya kemiskinan, ketidakadilan, kerusakan moral, korupsi, dan eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi asing. Masalah itu telah terjadi sekian lama tanpa adanya tanda penyelesaian komprehensif.

“Sebagai anak bangsa, Hizbut Tahrir, yang digerakkan anak-anak muda seperti kami, yang dibesarkan di negeri ini, tentu ingin berpartisipasi menyelamatkan negeri untuk membawa negeri ini kepada kebaikan, melalui jalan dakwah,” urainya.

Intinya dakwah yang dilakukan Hizbut Tahrir selama ini menurut mereka merupakan bukti tanggung jawab dan kecintaan terhadap negeri ini.

Maka tuduhan semena-mena kepada HTI bahkan sampai akan dibubarkan tidaklah tepat.

Langkah pemerintah harus dihentikan karena menurut mereka menghentikan dakwah bukan saja bertentangan dengan UU tapi juga hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan lebih jauh ini juga bertentang dengan ajaran Islam.

Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto ditemani Menkumham Yasonna Laoly, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberikan pernyataan terkait Pembubaran HTI di Jakarta, Senin (8/5). (mk/as***)

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.