Gubernur Kecewa Berat , Kadin Bersama Pengusaha Setuju BP Batam di Bubarkan

bp batam3

Batam (marwahkepri.com) – “Setahun hanya melakukan pembenahan, pelayanan publik yang seharusnya dikedepankan malah terhambat,” ungkap  DR H Nurdin Basirun, Gubernur Kepulauan Riau dengan wajah penuh kekecewaan terhadap Tujuh pimpinan BP Batam.

Menurutnya, dalam setahun ini ketujuh pimpinan tersebut belum ada membuat perubahan yang berarti bagi Kota Batam, mereka hanya melakukan pembenahan – pembenahan saja.

Hal senada pun disampaikan oleh Akhmad Maruf, Ketua Kadin Kepulauan Riau.

Semua pengusaha sudah mengeluh akibat iklim ekonomi yang ditimbulkan BP Batam, bahkan sejumlah  asosiasi pengusaha sudah mengeluh ke Kadin, sudah tercapai keputusan untuk minta BP Batam dibubarkan.

“Kadin bersama sejumlah asosiasi pengusaha sudah melakukan rapat pleno, keputusan sudah bulat, BP Batam Harus dibubarkan,”ungkapnya.

Selain itu, dua rombongan anggota DPR RI datang ke Batam pekan ini untuk menyelesaikan tumpang tindih kebijakan antara BP Batam dan Pemko Batam, rombongan pertama dari Komisi II yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah datang Selasa (18/4) lalu. Sedangkan rombongan kedua dari Komisi VI datang pada Kamis (20/4) lalu.

Adapun hasil dari kedua pertemuan tersebut sama, yakni akan mengusulkan pembentukan panitia khusus.

” Masalah ini harus kita selesaikan di pusat. Salah satu caranya adalah percepatan pembentukan pansus. Kita juga akan melibatkan komisi lain, komisi terkait, Komisi II misalnya. Juga akan buka komunikasi informal ke Presiden,” kata Ketua Komisi VI DPR RI, Teguh Juwarno usai pertemuan di Kantor Walikota Batam.

Menurutnya, bagian hulu permasalahan antara Pemko dan BP Batam harus segera dibenahi terlebih dahulu, yaitu dari regulasinya. Karena bisa saja permasalahan itu disebabkan oleh regulasi yang tidak konsisten dijalankan. Atau regulasi yang tidak sinkron, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan atau wilayah kerja antara BP dan Pemko Batam.Tumpang tindih ini diakui kedua belah pihak, meski persentase berbeda.

Menurut Deputi IV BP Batam, Purba Robert Sianipar tumpang tindih wilayah kerja terjadi sekitar 65 persen. Hal ini disampaikan Robert saat rapat bersama Komisi II DPR RI di Graha Kepri, Batam Centre.

Sedangkan Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam, Wan Darussalam mengatakan tumpang tindih berkisar 80 persen.

”Dua pimpinan bekerja di wilayah dengan kewenangan 80 persen berhimpit. Perizinan juga bisa tumpang tindih, bisa hulu di BP hilir di Pemko. Bisa dua-duanya menerbitkan izin yang sama,” kata Wan.(mk/bc/mun)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.