Gebrakan Besar Terkait Dwelling Time Indonesia Tahun 2017

is

 

Jakarta (Marwahkepri.com) Saat ini dweeling time (waktu tunggu kontainer di pelabuhandi Tanah Air masih sekitar 3,5 hari. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  menargetkan dwelling time di Indonesia bisa menyerupai Singapura, yaitu 1,5 hari pada 2017.

Itulah hal yang dikatakan oleh anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Gerindra, M. Nizar Zahro, saat tampil sebagai pembicara pada Seminar Nasional bertajuk “Integrasi Indonesia National Single Window (INSW) dalam Memangkas Dwelling Time”, yang digelar Kaukus Muda Indonesia (KMI), di Hotel Le Meridien Jakarta, Rabu (12/4/2017).

“Untuk saat ini dwelling time di Indonesia sudah 3,5 sampai 5 hari. Ini sudah lebih bagus dari Amerika, 4 sampai 5 hari. Namun masih jauh dari Singapura yang dwelling time-nya hanya 1 sampai 1,5 hari,” kata Nizar.

“Dwelling time di Indonesia masih lama karena banyak hal yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah banyaknya mafia di seluruh pelabuhan di Tanah Air” Ungkap Nizar.

Dwelling Time di Singapura bisa cepat, karena di sana tak ada mafia. Tapi di Indonesia, mafianya sangat banyak, ini yang membuat dwelling time di Indonesia jadi lama,” tukasnya.

Faktor lain yang membuat dwelling time di Indonesia lambat adalah karena dari sekitar 1.500 pelabuhan di Tanah Air, baru 21 pelabuhan yang ikut INSW.

Karena itu, Nizar meminta 18 kementerian yang terkait INSW, agar bekerja lebih maksimal dan melakukan koordinasi intensif agar waktu tunggu kontainer di pelabuhan makin singkat.

Hal senada dilontarkan Ketua Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI) Subandi. Dia berharap, INSW bukan cuma sekadar portal.

Dia mengusulkan agar INSW berada langsung di bawah Presiden, sehingga mempunyai kekuatan mensinergikan 18 kementerian yang terlibat.

“Kalau perlu segera dibuat gebrakan besar terkait dwelling time. Sehingga jangan sampai ketika presidennya kurang memperhatikan persoalan ini, masalah dwelling time hilang begitu saja,” katanya.

Sementara itu David Pandapotan Sirait, Senior Vice President Operations IPC menjelaskan, kalau ingin bersaing dengan negara lain, Indonesia harus membenahi sistem logistik yang ada di pelabuhan.

“Biaya logistik di Indonesia paling mahal di ASEAN. Coba bayangkan, biaya mengirim barang ke luar negeri, seperti ke Jerman atau negara lain, ternyata jauh lebih murah dibandingkan jika kita mengirim barang ke wilayah Indonesia,” kata David.

Sedangkan Deputi Bidang Proses Bisnis PP-ISNW, Hari S Noegroho mengatakan, saat ini sistem satu atap yang diinginkan pemerintah masih belum terlaksana.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.