Ekspor Minyak Sawit Terancam ditolak Eropa

A cross section of a palm oil fruit bunch is seen at a Yuzana Group palm oil plantation near Kawthaung, Tanintharyi Region, Myanmar, on Tuesday, Nov. 15, 2016. Palm oil futures have surged 15 percent this year on their way to the biggest annual gain since 2010 on concerns weak output in Malaysia and Indonesia, where trees are still recovering from an El Nino-induced drought, will tighten inventories of the world's most-traded vegetable oil. Photographer: Taylor Weidman/Bloomberg

MARWAHKEPRI.COM, Jakarta– Ancaman datang dari parlemen Uni Eropa (UE). Minyak kelapa sawit (crude palm oil) termasuk asal Indonesia terancam takkan bisa masuk Benua Biru karena dianggap merusak lingkungan. Meski belum diketuk palu, resolusi yang terangkum dalam Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests berpeluang menutup pintu masuk CPO ke Eropa.

Laporan itu disetujui oleh 640 anggota parlemen, berbanding dengan 18 orang yang menolak, dan 28 anggota abstain. Resolusi itu nanti akan dibahas oleh Komisi UE. Melihat komposisi suara yang ada, hampir pasti seruan itu bakal diaminkan oleh lembaga yang bertugas antara lain menyusun undang-undang.

Suara menentang resolusi tersebut mulai disuarakan dengan keras oleh pemerintah dan pengusaha CPO Indonesia. Sudah pasti, kinerja industri minyak sawit Indonesia bakal terganggu kalau sampai tidak bisa masuk Benua Biru. Pasalnya, ekspor CPO ke Eropa mencapai 20% dari total ekspor.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) sudah menyatakan keprihatinan atas resolusi parlemen UE tersebut. Dewan itu segera melayangkan komunike bersama dari negara-negara penghasil minyak sawit pada Mei 2017.

“Kita akan sampaikan pandangan dari penghasil CPO kepada Parlemen Eropa. Tidak betul apa yang mereka sebutkan dan semakin lama, kampanye negatif semakin meningkat,” ujar Darmin pada pertemuan tingkat menteri keempat CPOPC, Selasa (11/4).

Dia memaparkan dari 227 juta hektare lahan yang digunakan untuk minyak nabati, paling banyak atau sekitar 44% digunakan untuk minyak kedelai. Palm oil hanya mengambil porsi 9%.

“Anggota CPOPC memandang bahwa isu-isu lingkungan tidak selayaknya digunakan sebagai alat untuk diskriminasi dan pembatasan terselubung di dalam perdagangan.”

Suara menentang juga datang dari Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Datuk Seri Mah Siew Keong. Menurut dia, negara penghasil minyak sawit akan terus membangun kerja sama. CPO merupakan komoditas penting untuk ekspor Malaysia.

“Di Malaysia ada sekitar 600.000 petani kecil yang menghidupi keluarganya di sektor minyak sawit. Makanya kami harus menghadapi berbagai diskriminasi ini.”

Kolega Darmin, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengaku telah mengirimkan surat keberatan secara resmi kepada parlemen UE. “ itu patut diduga atau ditengarai bahwa ini ada kepentingan bisnis yang lain karena minyak yang diproduksi oleh Eropa.”

Indonesia telah menyampaikan ke negera di Benua Biru bahwa minyak sawit sangat penting bagi Indonesia. “Kalau boleh diibaratkan sama dengan Airbus bagi mereka, pentingnya dari sisi ekonomi,” ujar Enggar, Senin (10/4).

Resolusi di parlemen UE berawal dari Katerina Konecna, Anggota Komite Lingkungan, Kesehatan Publik, dan Keamanan Makanan, pada 3 November 2016. Legislator asal Ceko itu berargumen bahwa kelapa sawit sudah 20 tahun menjadi pemicu kerusakan keanekaragaman hayati, khususnya hutan hujan tropis di Sumatra dan Kalimantan.

Parlemen UE meloloskan resolusi itu pada Selasa (4/4). Resolusi tersebut merekomendasikan penyetopan impor kelapa sawit secara bertahap lantaran dituduh memicu deforestasi dan ekses negatif lainnya di sektor lingkungan, sosial, dan hak asasi manusia. (***)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.