Pemda Natuna Bentuk Tim Terpadu Untuk Antisipasi Konflik Sosial
Natuna (Marwahkepri.com) – Pemerintah Daerah Natuna membentuk Tim terpadu guna menangani konflik sosial ditengah masyarakat. Rapat pembentukan dipimpin Sekda Natuna Wan Siswandi, Jumat lalu (31/03).
Siswandi menuturkan, pembentukan tim terpadu ini dibentuk, karena adanya panggilan rapat oleh pusat melalui Bakesbang. Tujuannya untuk mengantisipasi konflik yang meresahkan akhir-akhir ini, sehingga tidak meluas hingga ke pelosok negeri.
“Hal ini sudah Saya sampaikan kepada Bupati, namun beliau ada kegiatan bersama BPK di Kepri, Ia menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa hadir, dan memerintahkan Saya untuk melaksanakannya”.
Menurut Sis, kegiatan ini jadi dilema, karena nongol ditengah anggaran berjalan, dan tidak dianggarkan. Perlu adanya biaya operasional dan honor tim. Karenanya harus ada regulasi, supaya dapat dianggarkan melalui APBD-P.
Sementara itu Kepala Bakesbangpolda Natuna Mukhtar Achmad menjelaskan, Ia bersama Wabup Natuna Ngesti Yuni Suprapti, dipanggil ke Jakarta dalam rangka penanganan konflik ditengah masyarakat.
Adapun konflik sosial yang kerap terjadi, seperti masalah tanah, masalah sumber daya alam, masalah ras, agama, baik kelompok atau bersama sama. Karena ini berpotensi menghambat pembangunan, maka dikeluarkan Perpres dan perlu penanganan serius.
Sesuai Permendagri No 42 tahun 2015, struktur untuk Nasional di Ketuai langsung oleh Mendagri, Provinsi oleh Gubernur, dan Kabupaten oleh Bupati, dibantu oleh Sejumlah FKPD.
Tugas pokok tim terpadu adalah memberitahukan jika ada permasalahan, menjaga stabilitas kerukunan dimasyarakat, merespon cepat jika ada permasalahan sampai tuntas.
Sementara itu dari pihak Kejaksaan mempertanyakan soal, kejelasan hukum jika pelaku terlibat hukum?.
Tujuan tim ini berguna untuk pencegahan awal, namun jika masih dilakukan biar hukum yang berlaku.”Pembentukan ini, niat Kita untuk pencegahan. Keterlibatan para pimpinan FKPD Sebagai wakil Ketua agar ini bisa berjalan dengan baik”.
Sementara dari pihak Kodim meminta, perlu diadakan pembinaan secara berkala, guna mengingatkan para generasi muda agar tidak melakukan hal yang merugikan Diri sendiri maupun orang lain secara beruntun.
Lain halnya dengan Kasat intel Polres Natuna menilai, bahwa para pengurus hanya melibatkan dari Pemda. Jika perlu harus di tambah tokoh masyarakat, karena konflik dimasyarakat sangat diperlukan peran tokoh masyarakat.
Namun hal itu, terpatahkan oleh Muktar Ahmad, karena dalam aturan hanya diperbolehkan masuk OPD saja. Meski demikian, tidak tertutup kemungkinan tokoh masyarakat akan dilibatkan, diluar struktural.(nang)
