Dewan Kecam Penembakan di Rumah Ketua LAM Natuna

IMG_20170330_153459
Ketua LAM Wan Zawali menyampaikan kronologis kejadian

Natuna (Marwahkepri.com) – DPRD Kabupaten Natuna berang dan mengecam aksi penembakan terjadi di kediaman Wan Zawali, oleh oknum tak dikenal, pada Selasa dini hari (28/03). Meski dugaan kuat mengarah kepada oknum aparat, namun belum dipastikan kebenarannya.Wan Zawali merupakan salah satu tokoh masyarakat, sekaligus Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Natuna. Letusan senjata dini hari itu sekitar pukul 01.00 WIB membuatnya terbangun dari tidur. Siang harinya, ditemukan 10 butir selongsong peluru di halaman rumahnya.

Khawatir peristiwa ini berlarut-larut, tidak ada penyelesaian oleh aparat, dan bisa saja menimpa masyarakat lainnya, LAM Natuna mendatangi kantor DPRD Natuna, Kamis (30/03). LAM curhat dan meminta agar wakil rakyat ini mengawal proses penyelidikan sampai tuntas sehingga ketahuan siapa belangnya.

“Kita tunjukkan bahwa anak melayu ini kompak, persoalan ini pimpinan tidak bisa ditolerir lagi. Malam itu saya sebarkan semua akses saya ke Jakarta, meminta pak Jokowi turun tangan dalam hal ini”, begitu kata Ketua Komisi III Wan Sofyan.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menegaskan, akan menindak lanjuti kasus penembakan tersebut. Dengan cara mengundang komponen vertikal untuk memberikan keterangan kepada DPRD.

Masalah ini tidak bisa didiamkan begitu saja, sesuai dengan nawacita presiden, katanya tidak ada waktunya lagi untuk bertengkar, bersalah paham, inilah waktunya kita untuk membangun negeri ini.

Siapapun pelaku penembakan harus didapatkan sesuai dengan hukum yang berlaku baik sipil maupun militer, agar tidak ada kejadian lagi dikemudian hari.

Sementara itu anggota Dewan lainnya, Harken mengatakan, dirinya merasa perihatin dan miris atas peritiwa penembakan tersebut. Cukup kontras, karena harapan masyarakat akan suasana aman, damai dan kondusif, justru muncul “teror” bersenjata menghantui.

Langkah bijak mengagendakan pertemuan dengan FKPD, guna menindaklanjuti kejadian penembakan. Disamping itu, DPRD perlu membentuk Pansus untuk mengawal dan menginvestugasi berjalannya kasus tersebut.

Jangan sampai karena kejadian ini, menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Dari itu perlu adanya kesepakatan antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal, agar tidak akan terulang lagi.

Lain halnya dengan Ketua Fraksi Gerindra Nasdem (Gernas) Yakni Djarmin Sidik. Ia mengaku sangat terkejut perihal penembakan di rumah orang tua masyarakat Natuna itu.

“Bagi saya pribadi, sangat terkejut dengan adanya kejadian ini, artinya kepada tokoh masyarakat sekelas ketua LAM saja berani seperti itu, apalagi masyarakat biasa yang lain. Jadi Insiden penembakan ini harus kita sikapi”.

Menurut Djarmin, DPRD akan menggiring ini melihat perkembangan sampai dimana. Artinya sebagai Dewan akan melakukab pemantauan supaya bisa selesai dan juga supaya pemerintah pusat bisa mengetahui permasalahan ini.

“Kalau tujuan pusat menempatkan banyak militer di Natuna untuk menjaga kedaulatan NKRI, seharusnyan kemanan didalam juga harus dijaga, antara masyarakat dengan TNI-Polri yang ada di Natuna ini harus dapat kerjasama”.

Harapan kita dengan adanya program pusat, dengan dibentuk tim Gerbangdutas, artinya kita sangat mendukug itu, dengan catatan apabila kita ini juga nyaman.

Begitu juga dengan fraksi Golkar, Eri Marka, permasalahan ini sesegera mungkin disikapi dan tidak bisa ditoleransi. Kejadian menimpa Ketua LAM adalah tamparan luar biasa.

“Saya sepakat juga dengan fraksi PPP bahwa kita bentuk panja atau pansus untuk penyelidikan ini, mencari data permasalahan yang terjadi atau bersinggungan dengan aparat selama ini”.

Kalau tidak disikapi, bukan tidak mungkin  kedepan yang akan terjadi justru semakin beringas. Untuk itu dari fraksi Golkar setuju kita bentuk Panja, tambanya lagi.

Sebelum menutup hearing, Ketua DPRD Natuna Yusripandi menyampaikan, DPRD sepakat menyikapinya sebagai kejadian luar biasa, tidak bisa dianggap sepele.

Menurutnya, jika sudah menembakkan senjata walaupun tak ada korban, namun sudah ada yang tidak baik. Karenanya secara kelembagaan akan terus dikawal, kemudian disampaikan secara resmi kepada Korem dan DPR RI di pusat.(nang)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.