Terkait LKPJ Bupati, Ini Pandangan Umum Tiap Fraksi

Penyerahan LPKJ Bupati Lingga, Alias Wello Bersama Wakil Bupati Lingga M Nizar ditunjukan kepada Ketua DPRD Lingga, Drs.Riono didampingi Wakil Ketua I DPRD Lingga, Kamaruddin Ali, Senin (26/03).
Penyerahan LPKJ Bupati Lingga, Alias Wello Bersama Wakil Bupati Lingga M Nizar ditunjukan kepada Ketua DPRD Lingga, Drs.Riono didampingi Wakil Ketua I DPRD Lingga, Kamaruddin Ali, Senin (26/03).

Lingga (marwagkepri.com) – Lima fraksi ditubuh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga sampaikan pandangan umum terkait LKPJ sebagai tugas konstitusi Bupati Lingga selaku Kepala Daerah. Perihal ini disampaikan jajaran fraksi legislatif pada rapat paripurna penyampaian LKPJ Bupati Lingga yang digelar diruang rapat DPRD Lingga, Senin (26/03).

Sebelumnya DPRD Lingga mengapresiasi atas penyusunan dan penyampaian LKPJ Bupati Lingga yang dapat dilaksanakan sebelum masa waktu yang diberikan tersebut berakhir sebagaimana amanah Peraturan Pemerintah nomor 03 Tahun 2007. Kondisi ini diharapkan dapat dipertahankan sebab merupakan salah satu tolak ukur pemerintah pusat sebagai pandangan disiplin pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Fraksi Nasdem yang disampaikan Pokyong Kadir, menyampaikan kondisi geografis Kabupaten Lingga yang 95 persen didominasi laut, perlu adanya peningkatan pengawasan guna menghindari hal-hal yang malanggar kewajaran seperti kasus jual beli pulau kepada pihak ketiga yang mancatut pejabat pemerintahan bahkan menteri.

“Guna memperbaiki kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan. Sudah waktunya Bupati Lingga melakukan pengemasan pengawasan maksimal secara berjenjang. Serta perlu memanfaatkan informasi masyarakat dengan menyediakan kotak saran pengaduan guna informasi terkini sehingga jika ada ketimpangan dapat dipantau sesegera mungkin,” ungkap dia.

Sementara Agus Norman dari fraksi Golkar menyampaikan terkait pendapatan daerah, belanja daerah yang meliputi bidang kesehatan dan pertanian, bidang pariwisata dan kelautan. Dengan begitu dari fraksi Golkar mengharapkan keseriusan segenap pemangku kepentingan dapat bersinergi dalam meningkatkan kesejahteraan dan memajukan masyarakat Kabupaten Lingga.

“Karena laut adalah hidup dan mati kita, maka bagaimana cara ada solusi jangka panjang agar masyarakat bisa menggantungkan hidupnya di laut ini agar tidak terbentur dengan aturan karena aturan sifatnya secar vertikal makan jajaran bawah ini sedikit kontroversi dengan aturan itu maka masyarakat kita perlu pemberdayaan untuk memahami aturan ini,” papar Agus dalam hal kelautan.

Selain itu, fraksi Hanura menyampaikan padangan umum pada sisi traksional penyususnan LKPJ yang mendapat beberapa kesalahan. Sedangkan fraksi Demokrat menyampaikan salah satunya pada target PAD yang mengalami penurunan. Diharapkan pada pansus yang dibentuk untuk bekerja dan mengkaji permasalahan ini, baik dari segi dukumen LKPJ maupun permasalahan defisit yang dialami Kabupaten Lingga akhir-akhir ini.

Dari Fraksi Gabungan Persatuan dan Kesejahteraan Bangsa yang disampaikan Zakaria menyatakan kelemahan pada bidang kesehatan yang menurun, terutama masalah obat dan pembinaan pelayanan kesehatan. Disamping itu dia juga mengharapkan hasil reses yang merupakan bagian dari kinerja DPRD Lingga dalam menjemput aspirasi masyarakat dapat dituangkan dalam musrenbang.

“Diharapkan pada peningkatan pembinaan pada pelayanan kesehatan. Sebab dari perawat, bidan dan dokter bekerja untuk tugas kemanusiaan,” ujar Zakaria. (mk/arp)