Sosialisasi Sebagai Upaya Pemahaman Penerima Bansos

DPKAD Lingga Sosialisasi Dana Hibah dan Bansos di ruang pertemuan Hotel Lingga Pesona, Daik Lingga, Senin (26/03)
DPKAD Lingga Sosialisasi Dana Hibah dan Bansos di ruang pertemuan Hotel Lingga Pesona, Daik Lingga, Senin (26/03)

Lingga (marwahkepri.com) – Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lingga menggelar Sosialisasi Dana Hibah dan Bansos sebagai upaya pemahaman kepada seluruh lembaga penerima yang terlibat dalam pengelolaan dana. Pasalnya, hampir di banyak daerah di Kabupaten Lingga terjadi penyimpangan hingga ada pejabat yang berurusan dengan hukum terkait pertanggung jawaban penggunaan serta pengelolaan dana, bahkan kerap menjadi sasaran auditor dalam mengaudit keuangan daerah.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lingga, Azet mengatakan pihak akan terus berupaya memberikan pemahaman kepada seluruh lembaga yang terlibat dalam pengelolaan dana tersebut, baik dengan sosialisasi maupun dengan cara diskusi rutin. Hal ini untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan anggaran.

“Sosialisasi ini dalam rangka memberikan pemahaman kepada penerima dan kepada tiap OPD sebagai leading sektor penyalurnya. Ini sangat penting sekali agar kita tidak takut-takut mengelola dan hibah, sehingga tertib dalam administrasi,” ungkapnya seusai Sosialisasi Dana Hibah dan Bansos yang di gelar oleh DPKAD Lingga di Daik Lingga, Senin (26/03).

Dikatakannya adapun jumlah keseluruhan anggaran belanja hibah yang akan disalurkan pada tahun ini sebesar Rp 4,4 Miliar. Sedangkan total dana bantuan sosial sebesar Rp 630 juta. Sementara di tahun 2017, tercatat sebanyak 200 lembaga penerima dana Hibah yang didominasi oleh sekolah PAUD dan 13 lembaga penerima Bansos, belum termasuk bantuan yang tidak direncanakan.

Dengan jumlah yang besar tersebut, dia mengharapkan kepada OPD, penerima, maupun DPKAD sendiri dapat saling bersinergi agar dapat menciptakan apa yang menjadi misi pemerintah daerah dalam tertib administrasi, dengan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Sementara Bupati Lingga, Alias Wello juga memaparkan hal yang sama. Dia katakan saat ini daerah tengah berupaya menciptakan sistem administrasi keuangan yang lebih tertib, transparan serta akuntabel. Setiap sumber pembelanjaan yang di danai APBD harus tercatat dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan oleh lembaga penggunanya. Termasuk lembaga diluar pemerintah daerah yang jadi penguna dana hibah dan Bansos.

“Setiap penerima harus ikut bersinergi mendukung terciptanya pengelolaan keuangan Kabupaten Lingga yang tertib seperti yang diinginkan,” ujar dia.

Menurutnya sosialisasi yang dipaparkan sangat penting dalam memahami aturan penyaluran dan penerimaan dana hibah dan Bansos. Sebab regulasinya selalu mengalami perubahan sesuai dinamika. Untuk sekarang acuannya tertuang dalam Permendagri Nomor 14 tahun 2016, dan merupakan perubahan ke dua tentang pedoman bantuan yang bersumber dari APBD.

“Belanja daerah yang bersifat hibah dan Bansos ini rentan dengan pelanggaran hukum, karena penerima bantuan hanya memahami aturannya sepotong-sepotong, sehingga penafsiran jadi tidak tepat,” kata dia.

Dengan begitu dia berharap semua penerima dana hibah dan Bansos yang bersumber dapat memahami aturan terbaru tentang regulasi penerimaan bantuan tersebut, sehingga seluruh dana hibah dan bansos yang disalurkan daerah dapat tercatat dengan baik dan tidak menjadi temuan di belakang hari.

“Cermati secara baik, kalau tidak ini akan jadi kelalaian kita, dan cepat atau lambat akan jadi temuan. Mudah-mudahan kedepannya penyaluran bansos ini lebih profesional dan bertanggung jawab, dan tidak menambah permasalahan di daerah kita,” ungkap dia. (mk/arp)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.