Pengangkatan Pejabat di Kepri Asal-asalan ….????

Gubernur Kepri Saat Pengangkatan Pejabat Eselon di Kepri
Gubernur Kepri Saat Pengangkatan Pejabat Eselon di Kepri

Marwahkepri.com – Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Nor Aida Mokhsen menilai pengangkatan pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemprov khususnya Kepri tidak bisa dilakukan secara asal-asalan. Jabatan fungsional itu bukan tong sampah, namun wadah untuk bekerja secara profesional.

“Kebijakan impassing hanya mempermudah proses pengangkatan saja. Namun tetap ada syarat minimal yang harus dipenuhi, dan ada diklat yang harus diikuti sehingga mereka paham tugasnya apa dan metode kerjanya bagaimana,” ucap Aida lagi.

Menurut Aida, pengangkatan pertama pejabat fungsional harus dengan persetujuan instansi pembina.

Pengangkatan pejabat perencana misalnya harus mendapat persetujuan Bappenas, pengangkatan auditor harus mendapat persetujuan BPKP, pengangkatan analis kebijakan dan widyaiswara mesti mendapat persetujuan LAN, pengangkatan auditor dan analis kepegawaian harus mendapat persetujuan BKN, pengangkatan pejabat peneliti harus mendapat persetujuan dari LIPI dan seterusnya.

“Makanya Pemerintah Daerah (Pemda) harus melapor dulu ke instansi pembina untuk mengurus pengangkatan dan pembinaan. Kalau pengangkatannya tidak resmi maka pejabatnya tidak bisa mendapat tunjangan dan tidak bisa naik pangkat. Kasihan,” tegas anggota KASN asal Natuna ini.

Aida mengungkapkan bahwa untuk lebih detailnya sudah dilaporkan ke Gubernur Kepri dan DPRD Kepri untuk diperbaiki. (mk/as/mun*)

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.