Marwah Kepri – Pemerintah Prioritaskan Cetak KTP Untuk Kecamatan Pemekaran

Pemerintah Prioritaskan Cetak KTP Untuk Kecamatan Pemekaran

Mar 20, 2017 redaksi Kepri, Natuna, News Komentar Dinonaktifkan pada Pemerintah Prioritaskan Cetak KTP Untuk Kecamatan Pemekaran

0 Shares

Ilham Kauli,MSi

Natuna (Marwahkepri.com) – Kabupaten Natuna sebagai salah satu daerah perbatasan notabenenya beranda terdepan NKRI, dengan jumlah penduduk sekitar 100 ribu jiwa, hingga saat ini belum seluruhnya mengantongi identitas Kartu Tanda Penduduk-Elektronik (E-KTP).

Kendati demikian, berbicara masalah data perekaman, memasuki tahun 2017 ini sudah mencapai 95 persen. Tetapi, sebagian masyarakat belum dapat memiliki KTP secara permanen.

Belum terpenuhinya kuota KTP bagi masyarakat, tidak lepas dari carut marut pengadaan blangko di tingkat pusat. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Kependudukan gagal melaksanakan lelang pada tahun 2016, hal serupa juga terjadi di awal tahun 2017.

“Maka dari itu KTP Elektronik nya kita diberikan, tetapi KTP elektronik bersifat sementara yang berlaku selama 6 bulan. Memang ada diaturan seperti itu”, ujar Kadis Kependudukan dan Capil Natuna, Ilham Kauli, belum lama ini.

Ilham menjelaskan, ketersediaan blangko KTP di Natuna hanya sekitar 1000. Karenanya Pemkab Natuna melalui Dispendukcapil memperioritaskan tiga kecamatan pemekaran, seperti kecamatan Bunguran Batubi, Swak Midai dan kecamatan Pulau Tiga Barat (Pultibar).

“Lebih kurang ketersediaan 1000, tetapi itu sudah kita lakukan pencetakan, seperti Swak Midai, Bunguran Batubi, Pultibar. Mereka ini jadi prioritas kita”.

Secara global, masyarakat Natuna yang belum melakukan perekaman tinggal 5 persen saja. Mereka adalah kategori memasuki usia wajib KTP, seperti anak sekolah dan yang baru lulus sekolah. Saat ini sudah mulai melakukan perekaman di kantor Disdukcapil.

Akan tetapi kata Ilham, kendati sudah dilakukan perekaman, akan dilakukan lagi penunggalan data oleh di pusat, melalui Dirjen Kependudukan Kemendagri. Apabila datanya sudah diintegrasi dipusat, maka akan dikeluarkan KTP sementara sebagai pengganti E-KTP.

“Kalau tidak dia tetap kita berikan KTP sementara, tetapi surat keterangan sebagai penggantinya. Tetapi datanya belum terintegrasi kepada database pusat. Ini sistemnya di pusat, sementara di pusat sedang ada masalah sistem. Informasinya sudah melebihi kapasitas perekaman data penduduknya, sehingga ada sebagian data belum diintegrasikan”.

Kalau memang ada sebagian masyarakat melakukan perubahan data dan belum terealisasi, itu faktor keterbatasan blangko dari pusat, ujarnya lagi.

Terkait masalah ini pemerintah kabupaten Natuna sudah menyurati Kementerian Dalam Negeri sejak beberapa bulan lalu. Intinya meminta solusi atas keterbatasan ketersediaan blangko karena masyarakat sangat membutuhkan. Kedua data yang sudah direkam itu segera diitegrasikan karena masyarakat juga membutuhkan KTP sementara dalam rangka pelayanan publik.

Lalu berapa banyak blangko yang dibutuhkan untuk Kabupaten Natuna?. Ilham menegaskan, biasanya pusat mendistribusikannya berdasarkab jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman dan diterbitkan.

“Artinya, mereka mendistribusikan berdasarkan tingkat kebutuhan dan perekaman data yang ada di daerah”.

Berdasarkan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Kependudukan dan Catatan Sipil, masa berlaku KTP yang sebelumnya dibatasi hanya 5 tahun, sekarang sudah seumur hidup.

Juga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan turunannya menyatakan bahwa, KTP yang diterbitkan diatas tahun 2011 apabila masa berlakunya sudah habis, maka tidak perlu diperpanjang dan tetap berlaku.

“Itu ada Undang-undan yang melindungi, tetapi apabila masyarakat terjadi perubahan data, tidak menutup kemungkinan dilakukan perubahan KTP nya diberikan KTP baru dengan catatan tentunya balik lagi kepada ketersediaan blangko. Tetapi KTP yang akan terbit berlaku seumur hidup”.

Ada kasus non penduduk Natuna, kehilangan KTP, tetapi ketika ingin melakukan perekaman atau perubahan di Natuna tidak bisa ?.

“Kalau dia ingin melakukan perekaman E-KTP disini ya itu dia harus mengantongi surat pindah. Kalau ada kita akan layani. Tetapi apabila KTP nya hilang, dia merupakan penduduk Natuna, sesuai dengan peraturan Menteri dia melaporkan kepada pihak kepolisian dan kita akan menerbitkan KTP penggantinya”.(nang)

Post Views: 85