LSM BPKPPD Demo DPRD Kota Batam Minta Gelper Ditutup

demo2

Batam (Marwahkepri.com) – Beberapa orang dari LSM BPKPPD Kepri mendatangi Gedung DPRD Kota Batam, Senin (13/3). Mereka meminta agar Walikota Batam, DPRD Kota Batam dan Kapolresta Barelang agar segera menutup Gelper dan praktek perjudian lainnya.

Mereka mendatangi DPRD kota Batam karena sebelumnya mereka sudah melakukan investigasi terhadap sejumlah gelper. Selain itu mereka juga meminta agar semua izin gelper segera dicabut, sebab jam izin gelper menurut mereka tidak jelas dan ada unsur perjudian didalamnya.

“Banyak tempat gelper yang tidak layak, ada yang di samping lurah, sekolah dan nanti mungkin di alun – alun ada yang akan dibangun area gelper,” teriak perorasi.

Menurutnya, izin buka gelper dari PTSP dimulai dari jam 10 pagi hingga 10 malam, sedangkan sekarang ini gelper buka dari pagi hingga pagi lagi.

Beberapa saat kemudian, anggota Komisi I DPRD Kota Batam yaitu Jurado Siburian, Muhammad Musofa, Lik Khai, Helmy Helmiton dan Tumbur Sihaloho menerima beberapa perwakilan demo untuk menyatakan aspirasinya di ruang Komisi I.

demo1

Muhammad Musofa mengatakan pernah melakukan sidak terhadap 6 gelper dan 4 diantaranya terindikasi judi. Menurutnya ada beberapa mesin yang seharusnya tidak harus ada ada disana, dan itu sudah jelas terindikasi judi.

“Kita sudah memanggil yang sudah terindikasi judi tersebut,” ucapnya.

Dia juga mengatakan sudah memanggil PTSP untuk memberikan SP 1, SP 2 dan SP 3 untuk pencabutan izin bagi yang melanggar.

“Jika nanti gelper yang sudah terindikasi judi masih menggunakan mesin judi itu, berarti PTSP tidak mengindahkan apa yang telah kami sampaikan,” ujarnya.

Tumbur Sihaloho juga menyatakan bahwa keresahan masyarakat di Batam sudah keterlaluan.

“Jika gelper tidak ada keuntungannya bagi Batam, maka lebih baik ditutup saja semua,” tegasnya.

Sementara Lik khai sangat kecewa dengan Gustian Riau, karena tidak pernah datang dipanggil oleh komisi I, baik membahas anggaran atau pun yang lainnya.

“Sebagai DPRD Kota Batam kita tidak bisa mencabut izin, tapi siapa yang telah memberikan izin tersebut,” tegasnya.

Terakhir LSM BPKPPD menantang DPRD Kota Batam agar 2 kali 24 jam agar segera melakukan sidak, jika ternyata DPRD tidak dapat memenuhi permintaannya, maka mereka akan kembali  mendatangi kantor DPRD Kota Batam.

“Kami dari komisi I ditantang untuk 2 kali 24 jam agar segera melakukan sidak, kami pun merasa tertantang dan senang akan tantangan tersebut,” ungkap Jurado.

Namun menurutnya mereka terlebih dahulu akan marapatkannya dan kemungkinan akan mengubah beberapa agenda yang telah mereka sepakati. Mereka juga meminta agar pada saat sidak nanti, LSM BPKPPD ikut serta dalam sidak tersebut. (mk/mun).