Minggu Depan, SK PTT dan THL Akan Dikeluarkan

Ilustrasi
Ilustrasi

Lingga (marwakepri.com) – Mengenai Surat Keputusan (SK) PTT dan THL direncanakan terbit Minggu depan. Hal ini berdasarkan hasil evaluasi Badan Kepagawaian dan Diklat (BKD) dengan Bupati Lingga saat rapat bersama, Jum’at (03/03).

Sekretaris sekaligus Plt Kadis BKD Lingga Ary Satia Dharma mengatakan hasil evaluasi sudah sampai kepihak Bupati Lingga. untuk SK THL itu dari SKPD atau OPD masing-masing mendapat persetujuan prinsip dari Bupati. Sedangkan untuk SK PTT, kata dia SK langsung dari Bupati.

“Kelanjutannya sudah dievaluasi. Hasil evaluasinya sudah sampai ke Pak Bupati, nanti diterbitkan SK-nya oleh Pak Bupati,” ujarnya Jum’at (3/3) di ruang rapat kantor Sekretariat Daerah setelah usai rapat evaluasi bersama Bupati Lingga Alias Wello.

Dengan begitu, kata Ary jumlah PTT dan THL yang masuk evaluasi oleh BKD, sebanyak 1700-an. Termasuk yang bekerja dan diusulkan oleh SKPD masing-masing. Dia jelaskan pengumuman SK tersebut akan disampaikan secara mungkin.

“Pengumumannya nanti disampaikan kepada SKPD masing-masing. Mudah-mudahan minggu depanlah artinya Seninlah,” jelasnya.

Sementara, mengenai status lima orang staf khusus Bupati Lingga terdaftar sebagai PTT, Ary jelaskan kelima orang staf khusus tersebut terdaftar sebagai PTT yang telah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) terkait tugas dan fungsinya.

Kelima staf khusus tersebut yakni staf khusus bidang Ekonomi, Promosi Daerah dan investasi dijabat mantan wakil bupati Lingga pertama priode 2005-2010 H Saptono Mustaqim. Mantan anggota DPRD Lingga yang pernah menjabat dua periode Rudi Purwonegroho, menjabat staf khusus bidang Hukum dan Pemerintahan.

Sedangkan Said Abdul Hamid yang juga mantan anggota DPRD Lingga menjadi staf khusus bidang Pendidikan dan Kesehatan. Dosen Unviresitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah), Drs Said Baraqbah diangkat sebagai staf khusus bidang Kebudayaan dan Kelembagaan Adat. Sedangkan Mustazar Mustafa dari Senayang ditunjuk sebagai staf khusus Ketenagakerjaan, Sosial dan Kesra.

Untuk pembayaran gaji lanjutnya berdasarkan aturan pemerintah daerah terkait aturan PTT. Mengenai gaji dan tunjangan staf khusus tersebut, apakah setara dengan tunjangan Eselon III, Ary menjawab tidak mengetahui secara pasti. Menurutnya yang diatur dalam perda mengenai hal tersebut tidak tertera. Yang jelas soal gaji besarannya harus sesuai dengan satuan standart harga (SSH).

“Gaji diatur sama seperti PTT sesuai dengan kerja. Gajinya juga berbeda karena skilnya berbeda. Staf khusus punya wawasan berbeda,” ujar Ary. (mk/arp/HK)