Pelaku industri aktif dalam pendidikan vokasi industri akan Mendapat Insentif

Mahasiswa Universitas Pattimura (Unpatti) mengikuti acara wisuda sarjana di Kampus Unpatti kawasan Poka, Ambon, Maluku, Kamis (27/8). Sebanyak 1.203 mahasiswa dari berbagai fakultas mengikuti acara wisuda tersebut. ANTARA FOTO/Embong Salampessy/aww/15.
Mahasiswa Universitas Pattimura (Unpatti) mengikuti acara wisuda sarjana di Kampus Unpatti kawasan Poka, Ambon, Maluku, Kamis (27/8). Sebanyak 1.203 mahasiswa dari berbagai fakultas mengikuti acara wisuda tersebut. ANTARA FOTO/Embong Salampessy/aww/15.

MARWAHEPRI.COM, Mojokerto- Pemerintah tengah menggodok insentif bagi para pelaku industri yang aktif dalam pendidikan vokasi industri.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan insentif tersebut nantinya akan diberikan dalam bentuk potongan pajak yang berupa tax deductible dan tax allowance.

“Jadi, bagi perusahaan yang melakukan pelatihan, biaya-biaya yang terkait pelatihan bisa tax deductible atau mengurangi pajak, sedangkan bagi perusahaan yang mendirikan politeknik, kami berikan tax allowance,” ujarnya seusai peluncuran Program Pendidikan Vokasi Industri di Mojokerto, Selasa (28/2).

Airlangga menyatakan untuk tax deductible besaran potongan pajak didasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam melakukan pelatihan bagi tenaga kerja industri. Sedangkan untuk tax allowance akan dihitung berdasarkan nilai investasi.

Saat ini, lanjutnya, usulan insentif tersebut tengah dibahas dengan Kementerian Keuangan dan diproyeksikan bisa rampung dalam waktu tiga bulan mendatang.

Adapun, peluncuran program pendidikan vokasi industri dilaksanakan di Mojokerto, Jawa Timur pada hari ini, Selasa (28/2). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia sesuai kebutuhan dunia industri.

Harapannya dengan SDM yang terampil, produktivitas industri dalam negeri akan meningkat sekaligus memacu daya saing nasional di kancah global.

Program vokasi ini yang sejalan dengan Instruksi Presiden No.9/2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Dalam Inpres tersebut, tugas Kemenperin antara lain memfasilitasi program praktek kerja lapangan dan pemagangan industri.

“Atas dasar penugasan itu, kami telah menindaklanjuti melalui penandatanganan nota kesepahaman antara lima menteri tentang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi berbasis Kompetensi yang link and match dengan industri,” kata Airlangga.

Kelima menteri yang dimaksud, yaitu Menteri Perindustrian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Ketenagakerjaan serta Menteri BUMN.

Sebagai wujud pelaksanaan tugas tersebut, Kemenperin telah menyusun program pembinaan dan pengembangan yang link and match antara SMK dan industri, dengan sasaran sampai tahun 2019 sebanyak 1.775 SMK meliputi 845.000 siswa untuk dikerjasamakan kepada 355 perusahaan industri.

Dalam tahap pertama, pada kegiatan peluncuran program pendidikan vokasi industri saat ini, akan dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara 49 perusahaan industri dengan 219 SMK di Jatim. Tahap selanjutnya, akan diluncurkan secara bertahap di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, DKI Jakarta dan Banten pada tahun ini.

Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan pihaknya telah mengusulkan adanya peningkatan kompetensi bagi para lulusan SMK untuk ditambah satu tahun yang diakui setara dengan Diploma 1. Penyelenggaraan program ini akan bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Ristek Dikti tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Vokasi di luar kampus utama bekerja sama dengan industri.

Penerapan pendidikan vokasi di Indonesia akan dikembangkan dengan mengadopsi konsep pendidikan sistem ganda (dual system).

“Untuk itu, kami mengembangkan kerja sama dengan negara-negara yang telah menjalankan pendidikan dual system, salah satunya adalah Swiss,” ujarnya.

Di samping mengembangkan pendidikan vokasi, baik tingkat menengah maupun pendidikan tinggi, Kemenperin juga menyelenggarakan program diklat dengan sistem 3 in 1 (pelatihan-sertifikasi kompetensi-penempatan kerja) yang pada 2017 ditargetkan sebanyak 22.000 orang dan pada 2019 sebanyak 162.000 orang.

Dengan peluncuran program ini, jumlah siswa yang ikut dalam link and match saat ini berjumlah 845.000 orang dan peserta diklat sebanyak 162.000 orang, Kemenperin pun optimistis target satu juta SDM yang dididik sampai dengan 2019 akan tercapai.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pada era persaingan global saat ini peningkatan kualitas dan daya saing SDM merupakan kunci untuk bisa bersaing.

Menurutnya, sektor industri tengah membutuhkan tenaga kerja yang kompeten, tidak saja dari keilmuan, tetapi lebih diutamakan penguasaan keterampilan dan perilaku dalam bekerja.

“Kebutuhan ini diharapkan bisa dipasok dari program pendidikan vokasi baik tingkat menengah maupun pendidikan tinggi,” tuturnya.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan insentif tersebut nantinya akan diberikan dalam bentuk potongan pajak yang berupa tax deductible dan tax allowance.

“Jadi, bagi perusahaan yang melakukan pelatihan, biaya-biaya yang terkait pelatihan bisa tax deductible atau mengurangi pajak, sedangkan bagi perusahaan yang mendirikan politeknik, kami berikan tax allowance,” ujarnya seusai peluncuran Program Pendidikan Vokasi Industri di Mojokerto, Selasa (28/2).

Airlangga menyatakan untuk tax deductible besaran potongan pajak didasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam melakukan pelatihan bagi tenaga kerja industri. Sedangkan untuk tax allowance akan dihitung berdasarkan nilai investasi.

Saat ini, lanjutnya, usulan insentif tersebut tengah dibahas dengan Kementerian Keuangan dan diproyeksikan bisa rampung dalam waktu tiga bulan mendatang.

Adapun, peluncuran program pendidikan vokasi industri dilaksanakan di Mojokerto, Jawa Timur pada hari ini, Selasa (28/2). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia sesuai kebutuhan dunia industri.

Harapannya dengan SDM yang terampil, produktivitas industri dalam negeri akan meningkat sekaligus memacu daya saing nasional di kancah global.

Program vokasi ini yang sejalan dengan Instruksi Presiden No.9/2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Dalam Inpres tersebut, tugas Kemenperin antara lain memfasilitasi program praktek kerja lapangan dan pemagangan industri.

“Atas dasar penugasan itu, kami telah menindaklanjuti melalui penandatanganan nota kesepahaman antara lima menteri tentang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi berbasis Kompetensi yang link and match dengan industri,” kata Airlangga.

Kelima menteri yang dimaksud, yaitu Menteri Perindustrian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Ketenagakerjaan serta Menteri BUMN.

Sebagai wujud pelaksanaan tugas tersebut, Kemenperin telah menyusun program pembinaan dan pengembangan yang link and match antara SMK dan industri, dengan sasaran sampai tahun 2019 sebanyak 1.775 SMK meliputi 845.000 siswa untuk dikerjasamakan kepada 355 perusahaan industri.

Dalam tahap pertama, pada kegiatan peluncuran program pendidikan vokasi industri saat ini, akan dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara 49 perusahaan industri dengan 219 SMK di Jatim. Tahap selanjutnya, akan diluncurkan secara bertahap di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, DKI Jakarta dan Banten pada tahun ini.

Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan pihaknya telah mengusulkan adanya peningkatan kompetensi bagi para lulusan SMK untuk ditambah satu tahun yang diakui setara dengan Diploma 1. Penyelenggaraan program ini akan bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Ristek Dikti tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Vokasi di luar kampus utama bekerja sama dengan industri.

Penerapan pendidikan vokasi di Indonesia akan dikembangkan dengan mengadopsi konsep pendidikan sistem ganda (dual system).

“Untuk itu, kami mengembangkan kerja sama dengan negara-negara yang telah menjalankan pendidikan dual system, salah satunya adalah Swiss,” ujarnya.

Di samping mengembangkan pendidikan vokasi, baik tingkat menengah maupun pendidikan tinggi, Kemenperin juga menyelenggarakan program diklat dengan sistem 3 in 1 (pelatihan-sertifikasi kompetensi-penempatan kerja) yang pada 2017 ditargetkan sebanyak 22.000 orang dan pada 2019 sebanyak 162.000 orang.

Dengan peluncuran program ini, jumlah siswa yang ikut dalam link and match saat ini berjumlah 845.000 orang dan peserta diklat sebanyak 162.000 orang, Kemenperin pun optimistis target satu juta SDM yang dididik sampai dengan 2019 akan tercapai.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pada era persaingan global saat ini peningkatan kualitas dan daya saing SDM merupakan kunci untuk bisa bersaing.

Menurutnya, sektor industri tengah membutuhkan tenaga kerja yang kompeten, tidak saja dari keilmuan, tetapi lebih diutamakan penguasaan keterampilan dan perilaku dalam bekerja.

“Kebutuhan ini diharapkan bisa dipasok dari program pendidikan vokasi baik tingkat menengah maupun pendidikan tinggi,” tuturnya.

Print Friendly, PDF & Email