Harga Kios 5 Juta di naikkan S Menjadi 8 Juta

sam

BATAM(MK) – Polda Kepri mengadakan Konferensi Pers Terkait Tindak Pidana Pungutan Liar (Pungli) di ruang Rupattama Polda Kepri, Senin (20/2).

Konferensi pers tersebut dipimpin oleh Kapolda Kepri Irjen Pol Drs. Sam Budigusdian, MH didampingi oleh Irwasda Polda Kepri Heru Pranoto, Dirreskrimsus Budi Suryanto dan Kabidhumas S Erlangga.

Dalam konferensi pers tersebut, disebutkan bahwa Tim Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kepri menerima informasi berupa keluhan warga masyarakat kecil yang berjualan dan menyewa kios/lapak di pasar Bintan Centre KM IX Tanjung Pinang.

Mahalnya biaya sewa kios / lapak serta banyaknya pungutan terhadap para pedagang di pasar tersebut diduga dilakukan oleh salah satu pegawai BUMD Kota Tanjungpinang, dimana praktek ini telah berlangsung dari tahun 2014, namun para pedagang tidak ada yang berani melapor karena takut akan diusir dari kios / lapak mereka dan tidak punya tempat lagi untuk bejualan. Atas dasar informasi tersebut, Tim melakukan pendalaman serta penyelidikan atas informasi yang didapat tersebut. Tim melakukan Survailence dan Undercover, berdasarkan informasi dari pedagang di pasar tersebut dan didapatkan Fakta bahwa yang menjadi Koordinator pasar Bintan Centre adalah dengan inisial S yang merupakan karyawan BUMD Kota Tanjungpinang dan apabila masyarakat ingin menyewa kios/ lapak dipasar tersebut melalui saudara S.

Saat penyelidikan Tim sedang berjalan(17/2) dan melihat saudara S sedang menerima uang dari seseorang yang mana uang tersebut diduga sebagai uang Pungli terkait penyewaan Kios/lapak di pasar tersebut, selanjutnya saudara S berikut Barang Bukti diamankan petugas. Atas dasar penangkapan tersebut selanjutnya tim melakukan pengembangan kasus dengan melakukan pengeledahan di kantor PT. Tanjung Pinang Makmur Bersama (BUMD Kota Tanjungpinang).

Tim kemudian mengamankan uang tunai sebanyak Rp.8.000.000 di tempat lokasi kejadian dan Rp.26.058.000 serta Rp.2.651.000 yang informasinya adalah uang Kas Besar, namun untuk kejelasannya masih perlu diverifikasi oleh Dirut BUMD.

Akibat perbuatannya tersangka S di jerat pasal 12 huruf e dan pasal 11 undang-undang RI No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.(mk/mun/hum)

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email