Mantan Bendahara Dinsos Batam Tersangka Kasus Korupsi, Rudi Tak Berikan Bantuan Hukum

1

MARWAHKEPRI.COM , BATAM– Wali Kota Batam Rudi memastikan Pemerintah Kota Batam tidak akan memberikan bantuan hukum terhadap mantan bendahara di Dinas Sosial dan Pemakaman (Dinsoskam) Kota Batam, RMR.

Baru-baru ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam menetapkan RMR sebagai tersangka kasus korupsi dana sisa kegiatan Dinsoskam 2015 lalu sebesar Rp 1,5 miliar.

Itu setelah Kejari Batam menemukan dua alat bukti dari serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi yang mengarah pada RMR.

“Kita tidak ada memberikan bantuan hukum,” kata Rudi di Batam Center, Kamis (16/2).

Alasannya, perbuatan yang dilakukan RMR merupakan perbuatan pribadi, tidak atas nama instansi.

Sehingga, konsekuensi atas perbuatan itu mesti ditanggung RMR dan Pemko Batam tidak akan campur tangan.

“Kalau perbuatan pribadi, pemerintah tak boleh bantu. Kalau lembaga Pemko salah, baru ada bantuan hukum,” ujar dia.

Rudi mengatakan, posisi RMR sendiri sudah lama tidak menjadi bendahara di Dinsoskam.

Sejak kasus dugaan korupsi itu mengemuka, Pemko Batam sudah mengganti posisi bendahara.

“Dia bukan bendahara lagi. Pas ada kasus, langsung kita ganti,” kata Rudi.

Dia melanjutkan, saat ini Pemko Batam masih menunggu surat resmi dari Kejari Batam atas penetapan tersangka itu.

Kemungkinan sanksi terhadap RMR adalah diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Kita masih tunggu surat dari kejaksaan. Setelah keluar kita berhentikan sementara. Setelah ada putusan pengadilan, diberhentikan secara tidak horman,” ujarnya.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Batam, Muhammad Chadafi mengatakan, kasus ini berawal dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kepri.

Ada temuan dana sekitar Rp 1,5 miliar sisa kegiatan yang tidak disetor kembali ke kas daerah.

Dana itu berasal dari 15 kegiatan Dinsoskam pada 2015 lalu.

Sisa dana yang paling besar terdapat pada dua kegiatan, nilainya mencapai Rp1,1 miliar.

Satu di antaranya, program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sekitar Rp 700 juta.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.