Mendkbud : Dari 4.058 Sekolah Belum Terakreditasi, Madrasah Mendominasi

10

MARWAHKEPRI.COM, Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, masih banyak perkerjaan rumah yang harus diselesaikan Badan Akreditasi Nasional-Sekolah/Madrasah (BAN-SM) terkait peningkatan kualitas sekolah dasar dan menengah. Pasalnya, hingga saat ini diperkirakan ada sebanyak 4.058 sekolah dasar dan menengah yang belum terakreditasi.

Berdasarkan data dari Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Kemendikbud, untuk semua jenjang di seluruh Indonesia, sekolah yang mendapatkan akreditasi A saat ini sebanyak 39.771 sekolah, akreditasi B sebanyak 87.588 sekolah, dan akreditasi C  sebanyak 27.408 sekolah. Muhadjir berharap, pada tahun ini banyak lahir terobosan kebijakan yang mampu meningkatkan partisipasi akreditasi sekolah.

“Mari kita melakukan refleksi dan perenungan kembali mengenai pendidikan di abad ke-21 ini dan bagaimana peran BAN-S/M serta BAP S/M dalam memantau dinamika pendidikan, terutama pada perubahan peraturan-peraturan. Jika dilihat dari data ini, PR kita masih banyak, mari kita susun strategi untuk merumuskan kebijakan,” ujar Muhadjir di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Selasa, 7 Februari 2017.

Ia mengatakan, pada Rakonas I BAN-SM yang diselenggarakan di Tangerang Selatan, Minggu, 5 Februari 2017 lalu, pemerintah mendorong sekolah dasar dan menengah untuk bisa membiayai akreditasi secara mandiri. Akreditasi mandiri selama ini baru dilakukan pihak pergrutuan tinggi. Menurut dia, hasil akreditasi akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil sebuah kebijakan.

Kepala BAN-SM Abdul Mu’ti mengatakan, akreditasi berlaku bagi sekolah negeri dan swasta. Menurut dia, sekolah yang dengan sukarela mau membiayai akreditasi akan dilayani. “Biaya akreditasi sekolah sangat terjangkau dengan masa berlaku selama lima tahun. Tugas kami adalah melaksanakan kebijakan sesuai dengan UU dan peraturan yang berlaku,” katanya.

Ia menyatakan, untuk mempercepat peningkatan jumlah sekolah yang terakreditasi, pemerintah seharusnya menyediakan kuota minimal 50.000 akreditasi per tahun. Ia mengatakan, madrasah menjadi sekolah yang paling banyak belum terakreditasi. “Saat ini kuota dari pemerintah sebanyak 30.000 per tahun,” ujarnya. , Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, masih banyak perkerjaan rumah yang harus diselesaikan Badan Akreditasi Nasional-Sekolah/Madrasah (BAN-SM) terkait peningkatan kualitas sekolah dasar dan menengah. Pasalnya, hingga saat ini diperkirakan ada sebanyak 4.058 sekolah dasar dan menengah yang belum terakreditasi.

Berdasarkan data dari Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Kemendikbud, untuk semua jenjang di seluruh Indonesia, sekolah yang mendapatkan akreditasi A saat ini sebanyak 39.771 sekolah, akreditasi B sebanyak 87.588 sekolah, dan akreditasi C  sebanyak 27.408 sekolah. Muhadjir berharap, pada tahun ini banyak lahir terobosan kebijakan yang mampu meningkatkan partisipasi akreditasi sekolah.

“Mari kita melakukan refleksi dan perenungan kembali mengenai pendidikan di abad ke-21 ini dan bagaimana peran BAN-S/M serta BAP S/M dalam memantau dinamika pendidikan, terutama pada perubahan peraturan-peraturan. Jika dilihat dari data ini, PR kita masih banyak, mari kita susun strategi untuk merumuskan kebijakan,” ujar Muhadjir di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Selasa, 7 Februari 2017.

Ia mengatakan, pada Rakonas I BAN-SM yang diselenggarakan di Tangerang Selatan, Minggu, 5 Februari 2017 lalu, pemerintah mendorong sekolah dasar dan menengah untuk bisa membiayai akreditasi secara mandiri. Akreditasi mandiri selama ini baru dilakukan pihak pergrutuan tinggi. Menurut dia, hasil akreditasi akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil sebuah kebijakan.

Kepala BAN-SM Abdul Mu’ti mengatakan, akreditasi berlaku bagi sekolah negeri dan swasta. Menurut dia, sekolah yang dengan sukarela mau membiayai akreditasi akan dilayani. “Biaya akreditasi sekolah sangat terjangkau dengan masa berlaku selama lima tahun. Tugas kami adalah melaksanakan kebijakan sesuai dengan UU dan peraturan yang berlaku,” katanya.

Ia menyatakan, untuk mempercepat peningkatan jumlah sekolah yang terakreditasi, pemerintah seharusnya menyediakan kuota minimal 50.000 akreditasi per tahun. Ia mengatakan, madrasah menjadi sekolah yang paling banyak belum terakreditasi. “Saat ini kuota dari pemerintah sebanyak 30.000 per tahun,” ujarnya.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.