Lembaga Negara Bantah Penyadapan SBY

SBY

Marwahkepri.com – Lembaga Negara kompak membantah melakukan penyadapan terhadap Mantan Presiden RI Susilo bambang Yudhoyono (SBY).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menegaskan, pemerintah tak mungkin menyadap SBY.

“Kalau pemerintah enggak mungkin melakukan (penyadapan) itu,” ucap Yasonna Kamis (2/2).

“Kami tidak intervensi penyadapan, kecuali ada tindakan hukum oleh KPK, polisi, jaksa agung, dan itu dalam rangka penegakan hukum,” katanya.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara juga bersuara. Ia mengaku telah mengecek ke sejumlah lembaga negara terkait dugaan penyadapan itu.

Rudiantara mengatakan, penyadapan tidak dibenarkan oleh undang-undang, kecuali dilakukan dalam rangka penegakan hukum.

“Saya sudah cek, rasanya tidak ada lembaga negara yang melakukannya,” kata Rudiantara.

BIN melalui keterangan resminya menyatakan tidak punya sangkut paut dengan apa yang dinyatakan kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama.

“BIN menegaskan bahwa informasi tersebut bukan berasal dari BIN,” kata Deputi VI BIN Sundawan Salya dalam keterangan tertulis.

Sundawan menyatakan BIN punya kewenangan untuk melakukan penyadapan. Namun dia menegaskan penyadapan hanya dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan fungsi intelijen sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Hal yang sama dinyatakan Polri. Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin menyatakan, dirinya sama sekali tidak tahu soal dugaan penyadapan yang dikhawatirkan SBY.

Menurutnya, sejumlah persyaratan dibutuhkan Polri sebelum menyadap. Salah satunya meminta izin pengadilan sehingga Polri tidak sembarangan menyadap apalagi secara ilegal.

Mantan Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian ini mengatakan, Polri dapat menyadap orang tanpa izin pengadilan untuk kejahatan luar biasa seperti narkotika dan terorisme.

Sementara Presiden Joko Widodo enggan menanggapi lebih jauh dugaan tersebut. Menurutnya, isu tersebut berawal dari ruang sidang sehingga pantas ditanyakan oleh pihak-pihak terkait persidangan itu.

“Yang bicara itu kan pengacara. Lha kok barangnya dikirim ke saya. Ya enggak ada hubungannya,” ucap Jokowi sambil tertawa.

Sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara tentang percakapan telepon dia dengan Ketum MUI Ma’ruf Amin, yang disebut-sebut dalam sidang kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama.

“Kalau betul ada percakapan saya dengan Pak Ma’ruf Amin, atau percakapan siapa pun dengan siapa disadap tanpa perintah pengadilan, dan hal-hal yang tidak dibenarkan undang-undang, itu namanya ilegal,” ucap SBY saat menggelar konferensi pers di Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (1/2). (mk/as/cnn)

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.