Kontrak Diputus Setelah Bertahun-tahun Merawat Kebersihan Jakarta

MARWAHKEPRI.com –Sudah sejak sepekan terakhir, pekerja harian lepas (PHL) Dinas lingkungan hidup dan Kebersihan DKI mendatangi Balai Kota DKI Jakarta. Mereka yang dijuluki pasukan oranye ini mengadukan nasib mereka kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono.

Pasukan oranye itu datang dari berbagai wilayah di Jakarta seperti Jatinegara, Tebet, Johar Baru, dan Marunda. Tuntutan mereka hanya satu, kembali dipekerjakan sebagai anggota pasukan oranye dan kembali membersihkan Jakarta.

Mereka bukan pasukan oranye yang baru satu dua bulan bekerja. Beberapa dari mereka ada yang telah bekerja bertahun-tahun.

Seorang PHL dari Johar Baru, Joko Harianto mengaku telah 20 tahun bekerja sebagai PHL di lingkungan Pemprov DKI. Setiap tugas yang diperintahkan, kata Joko, telah dilakukannya dengan baik.

“Saya enggak dikasih penjelasan apa-apa, katanya enggak perpanjang kontrak, itu saja,” ujar Joko di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (17/1/2017).

PHL lain dari Jatinegara, Nedi Herawan, bercerita telah bekerja sebagai pasukan oranye sejak tiga tahun terakhir. Dulu, gaji yang dia terima masih berkisar antara Rp 2,4 juta dan Rp 2,7 juta. Tahun lalu, gaji dia sudah mencapai UMP, yaitu Rp 3,1 juta.

Untuk tahun 2017, gaji pasukan oranye naik menjadi Rp 4 juta. Nedi mengatakan, mereka semua sudah sempat menandatangani surat negosiasi gaji sebesar Rp 4 juta itu. Nedi begitu bahagia karena gajinya naik drastis.

“Pas saya pulang ke rumah, keluarga udah senang banget. ‘Mak, gaji naik segini nih, Mak’, saya cerita ke istri saya. Wah udah kebayang kan, bisa nabung lebih banyak, bayar sekolah anak,” ujar Nedi.

Matanya menerawang sambil tersenyum bahagia ketika menceritakan itu. Kebahagiaan Nedi sirna seketika saat tahu namanya tidak ada di papan pengumuman. Itu artinya dia sudah dikeluarkan dari pasukan oranye.

Nedi terpaksa membawa kabar buruk itu ke rumah. Dia mengatakan, istrinya kaget dan merasa begitu terpukul. Maklum saja, itu merupakan satu-satunya sumber penghasilan mereka.

Nedi kecewa dan merasa dibuang. Dia merasa diperlakukan tidak adil karena tidak lagi dipekerjakan saat gaji PHL sudah tinggi.

“Dulu orang pada enggak mau main kotor-kotoran seperti pekerjaan kami. Giliran gaji sudah naik, pada rebutan, kami malah dibuang,” ujar Nedi.

Mengadu

Mereka mencoba mengadukan nasibnya ke pemimpin tertinggi di Jakarta saat ini, Sumarsono. Saking banyaknya PHL yang mengadu, Sumarsono sampai menginstruksikan kepada kepala dinas untuk mengevaluasi secara langsung.

“Tampaknya kadis sekarang sedang keliling untuk mengecek pengaduan itu,” kata Sumarsono, Rabu (18/1/2017).

Ia mengatakan aduan mereka sebenarnya sederhana yaitu dipecat dari pekerjaan meski telah memenuhi syarat lulus kerja. Jumlah yang mengadu begitu banyak. Hal ini membuat Sumarsono bingung.

“Kok jumlahnya banyak? Tiap hari ada yang ngadu? Kok bisa enggak ketampung? Padahal arahan saya prioritaskan yang selama ini sudah mengabdi,” ujar Sumarsono.

Beberapa laporan PHL sudah ditelusuri. Sumarsono mengatakan ada beberapa PHL yang diberhentikan karena tidak memiliki kinerja yang baik. Mereka yang kurang perform, layak untuk diberhentikan.

“Alasan pemberhentian seperti itu bisa diterima. Tidak semua yang ngadu itu benar dan harus dibela karena kenyataannya ada yang tidak perform,” ujar Sumarsono.

Namun, Sumarsono tetap meminta SKPD untuk mengevaluasi sistem perekrutan. Jika ada kekurangan dalam sistem, Dinas lingkungan hidup harus berbenah. Mereka yang sudah bertahun-tahun mengabdi untuk merawat kebersihan Jakarta harus diberi kesempatan lagi.

“Kalau memang enggak beres, apa salahnya kami ulang tesnya,” ujar Sumarsono.

Selain kepada Sumarsono, para pasukan oranye itu sempat ingin mengadu kepada Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Kemarin, mereka berbondong-bondong mendatangi Rumah Lembang untuk berkeluh kesah. Sayangnya, Ahok tidak bisa menerima mereka karena tidak mau melanggar aturan Pilkada.

Sistem perekrutan baru

Pemberhentian masal itu terjadi karena ada perubahan sistem perekrutan pekerja harian lepas Dinas lingkungan hidup DKI Jakarta. Perubahan itu membuat para calon pekerja yang berminat harus berupaya ekstra keras lagi agar bisa diterima. Sebab, ada mekanisme eliminasi dalam proses penerimaan demi menyesuaikan diri dengan kuota PHL yang tersedia.

Jadi meski pelamar sudah memenuhi syarat dan mendapat poin tinggi, belum tentu diterima.

“Dengan dikeluarkannya Pergub Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan dan Surat Edaran Sekretaris Daerah DKI Jakarta Nomor 51/SE/2016 tentang Pedoman Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya, PHL ini disebut juga jasa orang perorangan yang direkrut dengan pengadaan langsung,” kata salah satu mantan pejabat pengadaan barang dan jasa di DKI, Benny Nugraha.

Staf Seksi Sarana di Sudin lingkungan hidup Jakarta Timur itu menjelaskan, sistem perekrutan memungkinkan semua orang untuk melamar sebagai PHL. Konsekuensi yang timbul adalah PHL yang sudah bekerja lama harus ikut tata cara perekrutan dan kembali bersaing dengan pelamar baru.

“Kalau dulu kan sistemnya yang sudah jadi PHL tinggal perpanjang kontrak, kalau (sistem) sekarang ikut rekrutmen lagi dari awal,” kata Benny.