Rencana Barcode Media oleh Dewan Pers

media

Jakarta (Marwahkepri.com) – Dewan Pers tengah merancang barcode untuk memilah media pers dengan media nonpers. Langkah ini guna mengantisipasi maraknya media nonpers yang kerap memberitakan kabar bohong (hoax) alias “penumpang gelap”.

“Selama ini kami temukan kecenderungan media nonpers isinya tidak menaati asas dan kode etik, tapi saat ada masalah maunya dianggap pers. Itu namanya ‘penumpang gelap’,” kata anggota Dewan Pers Imam Wahyudi di Jakarta, Jumat (6/1).

Dia mengatakan, Dewan Pers perlu bersikap menyusul maraknya media, terutama media online yang menyebarkan berita palsu (hoax) bahkan menyebarkan paham radikal. Menurutnya, tidak semua media itu merupakan media pers. Untuk memilah hal itu, salah satunya dengan menerapkan barcode. “Nantinya yang mendapat barcode hanya media cetak atau online yang tercatat sebagai perusahaan pers yang standardisasinya sesuai ketentuan di Dewan Pers. Untuk yang nonpers, ya terserah itu bukan urusan kami,” kata Imam.

Ia menjelaskan, pembuatan barcode ini merupakan pelaksanaan Deklarasi Palembang 2010 saat peringatan Hari Pers Nasional (HPN). Saat itu, ada empat peraturan Dewan Pers yang diratifikasi oleh sebagian besar pemilik media besar di Indonesia. Empat peraturan inilah yang menjadi prioritas media pers, yaitu standar perusahaan pers, kode etik jurnalistik, standar perlindungan profesi wartawan, dan standar kompetensi wartawan.

Rencananya penggunaan barcode akan dilakukan saat HPN di Ambon tahun ini. Dengan adanya barcode, profil media akan bisa diakses dalam database Dewan Pers dan bisa diketahui jatidiri perusahaan pers, alamat, penanggung jawab redaksi, dan badan hukum.

Keberadaan barcode juga akan memudahkan memilah mana yang media pers dan mana media yang nonpers. Kalau barcode sudah diberlakukan, maka yang tidak terdaftar di Dewan Pers, berarti bukan media pers dan tidak berada di wilayah UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. “Bila merasa sebagai media pers, mereka harus mendaftar ke Dewan Pers untuk diverifikasi,” kata Imam.

Terkait pemblokiran 11 media oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) karena dinilai mengandung unsur suku agama ras dan antargolongan (SARA), Imam mengungkapkan bahwa setiap melakukan blokir, Kemkominfo konfirmasi dulu ke Dewan Pers. Menurutnya, kalau media pers tentu tidak akan diblokir, tapi diproses sesuai UU Pers. “Intinya kalau bukan media pers berarti wilayahnya kebebasan berpendapat dan berekspresi, dan itu ada UU-nya sendiri. Jadi, silakan media nonpers diproses sesuai UU yang berlaku,” ucapnya (mk/as/bs)

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.