Warga Pertanyakan Pajak Penerangan Jalan Umum

images-4
Penerangan jalan umum. (foto : net)

Natuna (Marwahkepri.com) – Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) merupakan pajak yang dibayar masyarakat selaku pengguna listrik saat membayar tagihan rekening listrik, maupun saat pembelian token pulsa listrik. 

Kendati demikian, belum semua masyarakat memahaminya, bukan hanya masyarakat awam, bahkan sebagian kalangan berpendidikan pun masih kebingungan dan bertanya-tanya, kenapa selalu dikenakan pajak PJU.

Mail (42) warga Ranai, justru mempertanyakan pajak PJU, pasalnya setiap kali membayar listrik, selalu dikenakan biaya tambahan untuk penerangan jalan. Padahal katanya, menuju ke rumahnya belum ada lampu penerangan jalan.

“Setiap bayar listrik, selalu bayar pajak penerangan jalan, kenapa bg?. Padahal warga di Puak belum ada penerangan jalan, jadi bertanya-tanya juga jadinya”, ujar Mail, di kantor Bupati Natuna, Selasa (27/12).

Hal senada juga disampaikan Ding (38) belum lama ini, kalau belum ada lampu penerangan di daerahnya, dia sebenarnya merasa keberatan untuk membayar pajak tersebut. Hal ini sudah pernah ia pertanyakan, pihak PLN menyampaikan agar mengkonfirmasi ke Dinas terkait.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Natuna Basri mengatakan, pajak PJU dipungut setiap bulan oleh PLN, kemudian disetor ke Dispenda dan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Natuna.

Secara khusus, masyarakat di Natuna selaku pembayar PPJ umumnya tidak mengetahui peran serta mereka dalam pajak penerangan jalan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa PPJ sudah tidak diberlakukan lagi.

“Pajak PJU ini berlaku secara nasional, artinya setiap warga wajib membayarnya, bukan berarti kalau di daerahnya tidak ada lampu jalan dia tidak wajib bayar. Contohnya, di Ranai dan sekitarnya kan ada penerangan, nah setiap warga yang menikmati fasilitas penerangan itu dikenakan pajak. Jadi ini harus diluruskan supaya masyarakat ter edukasi”, ujar Basri, Rabu (28/12).

Meski tidak menyebutkan Perda nya, Basri mengatakan, setiap Pemerintah Kabupaten Kota di Indonesia wajib menetapkan dalam Peraturan Daerah terkait besaran tarif PPJ, sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

PLN selaku pemungut PPJ atas dasar perjanjian kerjasama yang telah disepakati dengan Pemerintah Kabupaten Kota. Sejatinya sebagian besar perolehan PPJ wajib dialokasikan untuk penyediaan Penerangan Jalan Umum.

PJU dipasang, dipelihara dan dibayar rekeningnya oleh pemerintah kabupaten kota sesuai kontrak yang telah disepakati dengan PLN.

“Jadi semakin banyak penerangan jalan yang kita pasang maka semakin banyak juga setoran kita ke PLN, nanti akan semakin tidak balance. Makanya hanya dipasang sebagian besar di daerah perkotaan. Jangan diartikan, kalau di gangnya tak ada lampu berarti tak wajib bayar”, ujarnya.(Nang)