Kapolri dan Ketua MUI : Sweeping Itu Dilarang

KETERANGAN KAPOLRI DAN MUI

Jakarta (Marwahkepri.com) – Kapolri Jenderal Tito Karnavian menggelar pertemuan dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin Selasa malam (20/12) di Kediaman dinas Kapolri.

Keduanya membahas tentang sosialisasi fatwa MUI  Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Haram Menggunakan Atribut Keagamaan Nonmuslim.

Keduanya sepakat melarang adanya sweeping dari organisasi masyarakat (Ormas) apalagi hingga bertindak anarkis seakan-akan mensosialisasikan fatwa tersebut.

“MUI secara tegas tidak membenarkan adanya sweeping yang dilakukan ormas dan pihak tertentu, tentu kami minta sweeping dihentikan,” kata Ma’ruf

Fatwa tersebut lanjutnya, dikeluarkan lantaran banyaknya desakan dari sejumlah pihak. Bahkan, ia mengaku tuntutan itu sudah lama diterima MUI.

“Maka pertemuan ini membuat kesepakatan, edukasi fatwa pada masyarakat akan dilakukan bersama termasuk pemerintah daerah dan aparat terkait,” terang Ma’ruf.

Kapolri Tito Karnavian menegaskan, jika fatwa MUI bukan produk hukum seperti Undang-undang (UU) atau UUD 1945. Fatwa tersebut hanya berupa imbauan kepada warga muslim untuk tidak menggunakan atribut natal.

“Fatwa ini lebih kepada upaya himbauan yang ditunjukan kepada warga muslim berkaitan penggunaan atribut natal dan tidak bersifat mengikat,” ucap Tito.

Tito menyampaikan pada jajaran kepolisian untuk bertindak tegas bila ada sweeping ormas. Apalagi diikuti pelanggaran hukum seperti dalam kasus Solo.

Kapolri mempersilakan warga muslim dengan kesadarannya memahami fatwa MUI ini. Kemudian bagi warga non-muslim tidak perlu khawatir melaksanakan Natal.

”Yang jadi atensi jangan sampai ada pemilik toko memaksa karyawan yang muslim untuk memakai atribut Natal dengan ancaman dipecat karena pemaksaan itu di KUHP ada ancaman hukumannya. Laporkan kalau ada,” tutupnya (mk/as/lp)