Dinilai Pilih Kasih, Guru Pertanyakan Tunjangan Daerah 3T

suasana-silaturrahmi-dan-dialog
Dialog bersama guru di gedung Sri Serindit

Natuna (Marwahkepri.com) – Pemerintah kabupaten Natuna menggelar upacara dalam rangka memperingati HUT ke 71 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), di Pantai Kencana, Ranai, Senin (28/11). Upacara langsung dipimpin Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti.

Setelah mengadakan upacara sekitar pukul 08.00 WIB, dilanjutkan dengan agenda silaturrahmi dan
dialog bersama para guru-guru di gedung Sri serindit. Ajang ini dimanfaatkan guru-guru untuk
menyampaikan berbagai persoalan dan kendala yang dihadapi selama ini.

Salah satunya Jamian, guru Sekolah Dasar Kelanga, mempertanyakan perihal tunjangan untuk
guru-guru yang bertugas di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T). Ia menilai selama ini
tidak ada azas keadilan karena tidak semua guru di Natuna mendapatkan tunjangan tersebut.

Menurutnya, semua guru bertugas di Natuna masuk kedalam kategori 3T, akan tetapi kenyataannya
sampai hari ini belum semua guru mendapat hak serupa, hanya guru di kecamatan tertentu saja
yang dapat menikmatinya, al hasil terkesan ada pilih kasih.

“Ini terkait masalah tunjangan guru untuk yang bertugas di daerah terdepan, selama ini belum
semua guru di Natuna dapat tunjangan itu. Hanya sekian guru saja mendapat dana tunjangan
tersebut, jadi saya menilai ada kesan ketidak adilan disini karena dipilah-pilah”.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Natuna Agus Supardi menyampaikan,
memang benar tidak semua guru di Natuna mendapatkan tunjangan 3T. Namun ia membantah kalau
instansi dipimpinnya tidak profesional karena pilih kasih terhadap guru.

Agus menjelaskan, tunjangan guru untuk daerah 3T bersumber dari dana pusat, anggaran dikucurkan
terbatas, tidak cukup untuk mengakomodir seluruh guru di Natuna. Karena itu pihaknya terpaksa
memperioritaskan kepada guru-guru yang bertugas di kecamatan paling luar, itu pun belum kepada
semua guru bisa direalisasikan.

Tunjangan tersebut tidak hanya disalurkan pusat kepada Natuna, tetapi harus dibagi dengan
seluruh daerah 3T di Indonesia. Setiap tahunnya, anggaran yang diterima pemerintah kabupaten
Natuna hanya cukup untuk 200 orang guru saja.

Selama ini kata Agus, pihaknya memperioritaskan untuk guru di kecamatan Subi, Pulau Laut dan
Midai, namun baru belakangan ini baru menyusul kecamatan Serasan dan Serasan Timur. Setiap
tahunnya diusulkan lebih, hanya saja jatah dari pusat membatasinya.

“Jadi begini, kalau masalah anggaran tunjangan untuk guru di daerah 3T tadi, benar belum semua
dapat tunjangan yang sama, namun kami tidak ada unsur sengaja untuk memilah-milah guru mana
saja yang dapat. Memang angaran dari pusat terbatas, kita baru dapat jatah sekitar 200 guru
setiap tahun”.

Sementara itu Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suparti mengatakan, pemerintah daerah sebenarnya
setiap penganggaran APBD untuk peningkatan kesejahteraan guru. Apalagi guru merupakan ujung
tombak peningkatan sumber daya manusia.

Keberadaan guru sangatlah penting, maju tidaknya sebuah daerah peranan guru besar sekali, untuk
mencetak anak-anak daerah ber SDM mumpuni.”kami menyadari pentingnya guru, makanya kita selalu
berupaya bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan, kalau tidak ada gur tak ada kepala dinas
buk ya”, ujar Ngesti.

Menanggapi masalah tunjangan 3T tersebut, Ngesti berpendapat bahwa tidak ada unsur kesengajaan
dalam hal ini. Dari keterbatasan anggaran dikucurkan oleh pusat, azas keadilannya sudah dapat,
namun azas pemerataanya memang belum bisa detarapkan.

Untuk itu, anggaran tunjangan hanya diprioritaskan untuk daerah lebih prioritas. Jadi jangan
sampai guru-guru yang belum dapat tunjangan itu berkecil hati atau tidak semangat mengajar.

“Azas keadilannya saya kira sudah benar pak, tetapi memang azas pemerataannya belum bisa. kan
wajar bu kalau guru di subi dan Midai dan beberapa kecamatan lain di perbatasan sana kita
prioritaskan, kalau bapak dan ibu tugas disana juga dapat, tapi ngak mau kan mengajar disana,
mau tidak kira-kira”, kata Ngesti sambil melempar senyum.

Pemerintah daerah akan berupaya memperjuangkan masalah “kesenjangan” dengan membuat usulan lebih kepada pemerintah pusat. Kemudian aspirasi para guru-guru akan disampaikannya kepada Bupati Natuna Hamid Rizal.(Nang)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.