Nasib Ratusan PTT dan GTT Natuna Diujung Tanduk

9dfsd35frpNatuna (Marwahkepri.com) – Pemerintah Kabupaten Natuna akan memperjuangkan nasib ratusan pegawai tidak tetap di ligkungan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Natuna terkait ketidak jelasan status mereka. Pasalnya hingga saat ini Provinsi belum menjamin apakah PTT tersebut termasuk dalam kewenangan dan tanggungjawab Provinsi.

Dengan adanya pengambilalihan status kewenangan sekolah menengah atas oleh Dinas Pendidikan Provinsi, maka seluruh biaya operasional sekolah berikut kesejahteraan guru bukan lagi tanggungjawab Pemkab Natuna terhitung sejak tahun 2017 nanti.

Ketua Komisi I DPRD Natuna bidang pendidikan, Raja Marzuni mengatakan jika para pegawai tidak tetap itu tidak diakomodir, maka ratusan pegawai tersebut terancam tidak bergaji.

“Memang sejauh ini pemerintah eksekutif dan legeslatif menunggu kabar dari pemerintah Provinsi apakah sudah ada regulasi terkait penarikan status ketenagakerjaan pegawai tidak tetap dilingkungan SMA. Kalau yang pegawai negeri sipil gak ada masalah,” kata Marzuni, Rabu (23/11) kemarin.

Dengan adanya peralihan tersebut sambung Marzuni, gaji PTT yang bekerja di sekolah SMA tidak lagi menjadi tanggungjawab Pemkab Natuna melainkan tanggungjawab Provinsi. Hanya saja sejauh ini Provinsi belum mengakui status PTT itu.

“Jadi yang bekerja di sekolah itu kan ada guru PNS, guru honor, dan pegawai TU. Jika sekolah tersebut diambil Provinsi, maka sumberdaya yang ada juga termasuk didalamnya. Kita berharap PTT itu bisa ikut diakui oleh Provinsi,” paparnya.

Terpisah, Bupati Natuna Hamid Rizal mengatakan, pihaknya sudah mendapat kabar dari Provinsi terkait status PTT di sekolah SMA. “Kita sudah dapat kabar, bahwa untuk gaji PTT yang didalamnya ada guru tidak tetap dan pegawai TU masih menjadi tanggungjawab daerah. Artinya untuk gaji mereka tetap dibebankan di APBD Natuna meskipun status kewenangan sekolah SMA berada di Provinsi,” kata Bupati di Gedung Srindit, Kamis (24/11).

Dijelaskan Bupati Hamid, dengan adanya informasi dari Pemprov ini, maka ratusan guru dan pegawai tidak tetap yang saat ini bertugas di sekolah SMA, tidak perlu khawatir mengenai status dan gajinya.

“Pertimbangan Provinsi menyerahkan tanggungjawab gaji PTT kepada daerah karena keberadaan sekolah tersebut di wilayah Natuna. Peralihan ini hanya status kewenangan saja dan berlaku pada guru maupun pegawai TU yang sudah PNS. Sementara untuk PTT masih kewenangan daerah,” tutupnya.(mk/bk)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.