BP Batam Penuhi Undangan Menteri PANRB dan Menko Perekonomian

bp-batam
JAKARTA (MK) – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Hatanto Reksodipoetro beserta jajaran Eselon 1 BP Batam menghadiri undangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur di ruang rapat Kementerian PANRB, di Jakarta pada Senin, 3 Oktober 2016.
Dalam pertemuan itu, Menteri PANRB mendorong penyusunan rancangan peraturan pemerintah yang menjelaskan hubungan kerja, tata kelola serta bisnis proses BP Batam dan pemerintah kota. Menurutnya dengan adanya BP Batam merupakan mesin penggerak untuk mendorong kemajuan perekonomian Batam.
“kita tadi telah merumuskan pola tata kelola, tata kerja yang akan dilaksanakan di Batam khususnya masalah investasi, pelayanan publik, dan kemudian masalah internal masing-masing,” katanya.
Ia berharap kedepan Batam tidak lagi mengelola lembaga atau pemerintahan secara konvensional dan harus mengacu pada pola-pola yang profesional, modern yang berbasis elektronik dalam mendukung pelayanan publik.
“kedepan tidak ada lagi pintu satu dan pintu dua namun hanya satu pintu, pintu pelayanan publik untuk Batam yang di dalamnya sudah BP Batam dan Pemerintah kota,” tegasnya.
Melalui Deputinya, Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini menyampaikan konsep rancangan strategis untuk mendukung penguatan fungsi kelembagaan pengelolaan BP Batam. Selain itu juga perlu peraturan pemerintah yang mengatur tentang Kewenangan Daerah dalam Kawasan Khusus Batam dan Hubungan Kerja antara BP Batam dan Pemerintah kota.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro mengapresiasi undangan yang disampaikan kepada instansinya. Dalam hal ini untuk membahas perbaikan-perbaikan berkaitan dengan tugas BP Batam.
Hatanto menjelaskan konsep program yang dijalankan dimasa kepemimpinannya sudah sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Menteri PANRB yakni berbasis elektronik atau digital seperti pelayanan izin investasi 3 jam (i23j), infomasi elektronik data lahan dan pengelolaan sistem jasa kepelabuhan.
Menurut Hatanto, ada tiga alasan utama yang menyebabkan BP Batam merasa perlu untuk memperbaiki dan mereformasi tugas dan wewenang BP Batam. Pertama, banyaknya investasi di Batam namun target Penerimaan Pajak Bukan Pajak (PNBP) belum optimal. Kedua, potensi Batam sebagai kawasan khusus strategis. Dan Ketiga adalah adanya sengketa wilayah di Laut China Selatan dimana Batam sebagai daerah pertahanan perbatasan.
Dalam pertemuan itu juga dihadiri Pangkostrad TNI Letjen Edy Rahmayadi, Sesmen PANRB, Dwi Wahyu Atmaji, dan Deputi Pelayanan Publik, Diah Natalisa.
Selanjutnya, di hari yang sama Kepala BP Batam dan jajaran melakukan rapat koordinasi  mengenai pembahasan pendalaman rencana bisnis anggaran tahun 2017 BP Batam disampaikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kedatangan Hatanto disambut baik oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lukita Dinarsyah beserta jajaran di ruang rapat lantai 3 Gedung Ali Wardhana, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat.
Rencana bisnis anggaran atau disingkat RBA merupakan perencanaan bisnis dan penganggaran berisi program kegiatan, target kinerja, dan anggaran BP Batam dengan mengacu pada rencana strategis bisnis lima tahunan dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
Kepala Biro Perencanaan Program dan Litbang BP Batam, Horman Purdinaung, mengatakan RBA BP Batam pada sektor investasi ditargetkan mencapai sebesar U$ 736 juta dengan PDRB U$ 265 juta dan peningkatan penerimaan PNBP BP Batam sebesar 25 %. Menurutnya dengan peningkatan tersebut akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja.
“kita targertkan tahun depan 5400 orang tenaga kerja yang kita serap di tahun 2017 dari RBA BP Batam,” katanya saat ditemui seusai rapat.
Ia menambahkan poin penting dari rencana anggaran bisnis tersebut adalah menyelesaikan konsep proyek pada tahun sebelumnya (saat ini 2016) dalam rangka kontrak tahun jamak.
“ada dua proyek yakni pengembangan rumah sakit dan pengembangan terminal curah kabil,” ujarnya.
Pada tahun 2017, BP Batam akan meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta diantaranya pengembangan pelabuhan Tanjung Sauh, MRT, dan Terminal Dua Bandara Hang Nadim.
“disamping itu ada proyek-proyek dari bantuan luar negeri  yang merupakan proyek multiyears atau jamak salah satunya waste water treatment plan (wwtp) untuk bantuan dari Korea,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono menyambut baik agenda rapat koordinasi pimpinan di Jakarta tersebut. Ia mengatakan usulan yang disampaikan Kepala BP Batam secara garis besar diterima baik oleh Menpan RB dan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Namun ia menggaris bawahi terdapat dua poin dari hasil pertemuan tersebut bahwa BP Batam harus meningkatkan sinergitas diantara instansi daerah dan mencari potensi-potensi lain dari sumber pendapatan yang ada saat ini untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Naskah dan Foto: Humas Badan Pengusahaan Batam

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.