Pegawai Disduk Biang Pungli Sudah Dipecat

tiga-pns-disdik-batam-jamaris-kaca-mata-nasibah-kerudung-hitam-dan-staf-jamaris-irwanto-saat-terjaring-ott-tim-merah-putih-polda-kepri-senin-17-10BATAM (MK) – Pemko Batam bereaksi cepat atas temuan pungutan liar (pungli) yang heboh belakangan ini. Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Batam langsung menonaktifkan Jamaris, Irwanto, dan Nasibah, dari jabatan masing-masing, sejak Selasa (18/10).

Saat terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Merah Putih Polda Kepri (17/10) Jamaris tercatat sebagai Kabid Kependudukan dan Catatan Sipil. Sementara Irwanto merupakan staf dari Jamaris sedangkan Nasibah menjabat sebagai Kepala Seksi Perpindahan Penduduk.
Jamaris dan Irwanto telah ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan secara maraton pada Selasa (18/10)  Sementara Nasibah masih berstatus terperiksa.

“Untuk sementara mereka kita nonaktifkan,” ujar Kepala BKD Pemko Batam, M Syahir di kantor Wali Kota Batam, kemarin.
Penonaktifan ketiganya, kata Syahir, merupakan perintah dari Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Langkah ini diambil guna memperlancar proses hukum bagi ketiganya.

Selain itu, wali kota juga meminta BKD Kota Batam segera menunjuk pelaksana harian (Plh) Kabid Pencatatan Sipil menggantikan Jamaris. Sehingga pelayanan di bagian pencatatan sipil tidak terganggu.

Menurut dia, kasus pungli menjadi salah satu pelanggaran berat dalam aturan kepegawaian. Bahkan jika terbukti bersalah, bisa dilakukan pemecatan.
Namun sekarang pihaknya belum bisa menentukan sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada ketiga PNS tersebut. Sebab proses hukum masih berlangsung.

“Kalau terbukti pungli, ya masuk kasus berat. (Sanksinya) bisa sampai pemecatan,” kata Syahir.
Sementara itu, pasca penangkapan ketiga PNS Disdukcapil itu, Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad tidak masuk kantor seharian, kemarin. Dari pagi, keduanya tak terlihat di kantornya.

“Dari pagi tak ada datang. Kami juga tak menerima informasi apapun,” ujar seorang pegawai di kantor Wali Kota Batam. Dua Pegawai Disduk Batam Tersangka Pungli, Wako Pastikan Copot Seluruh Pejabatnya-Operasi tangkap tangan (OTT) Tim Merah Putih yang dilakukan Polda Kepri Senin (17/10/2016) lalu yang menjaring tiga pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil), membuat Wali Kota Batam Rudi, marah besar. Apalagi dua dari tiga yang terjaring telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pungli pengurusan dokumen kependudukan.

Selain langsung memanggil seluruh pejabat di Dinas Kependudukan dan Capil, Rudi juga langsung mengumpulkan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. “Cukup ada dua tersangka, jangan ada lagi pungli,” tegas Rudi. Tak hanya itu, Rudi juga memutuskan akan mencopot seluruh pejabat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil) Kota Batam pascaoperasi OTT Polda Kepri  tersebut.

Pihaknya telah mendapatkan penganti para pejabat Disduk dengan Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pemko Batam. “Semua pejabat di sana akan diganti, untuk membersihkan pelayanan Disduk dari pungli,” tegas Rudi di kantor Walikota Batam.

Sebelum adanya pergantian, ia menyarankan agar seluruh pejabat disana mengundurkan diri, daripada dinonjobkan. Mengundurkan diri lebih baik daripada diminta mundur. Termasuk untuk jabatan Kepala Disduk Capil yang diduduki Mardanis.

“Mundur baik-baik lebih terhormat. Saya ganti PLT semua (termasuk Kepala Dinas). Pokoknya, semua,” tegas Rudi.
Dikatakannya, aturan Kementerian dalam negeri khusus untuk pejabat di Disduk merekalah yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK).
Karena itu, pergantian pejabat Disduk harus diajukan dulu ke pusat. Namun pelantikan dilakukan oleh Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Batam.
“Khusus Disduk, peraturannya baru setahun ini. Bingung juga kita dualisme kekuasaan ini. Kita yang mengajukan, mereka yang mengeluarkan SK, tapi saya yang melantik,” beber Rudi.

Karena itu, ia telah mengajukan permohonan pergantian pejabat-pejabat di Disduk. Termasuk jabatan Jamaris alias Boy sebagai Kabid Capil (tersangka) dan jabatan lainnya seperti Kepala Dinas.

“Jabatan Boy yang sudah jadi tersangka kita PLT-kan, sembari menunggu persetujuan dari kementrian untuk pengantinya,” kata Rudi.
Namun, untuk staf menurut Rudi merupakan kewenangan dirinya untuk menganti. Ia pun sudah memiliki nama-nama calon yang akan menduduki staf di disduk.

Tak hanya itu, Rudi juga mengingatkan dua dinas lainnya yakni Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam dan Badan Penanaman Modal (BPM) Kota Batam untuk menghindari pungli. Jika kedapatan, mereka pun bisa dinon jobkan bahkan dipecat. “Ada sanksi tegas. Pemecatan ada aturannya. Yang jelas, siapa yang bermain kita minta mundur,” pungkas Rudi. (mk/r/bp)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.