Dewan Ketok APBD-P Natuna Sebesar Rp 1,192 Trilyun

penyerahan-buku-ranperda-apbd-perubahan
Penyerahan buku Ranperda APBD-P Natuna

Natuna (Marwahkepri.com) – Setelah melewati perjalanan panjang dan pembahasan alot, akhirnya DPRD Natuna mengesahkan APBD-Perubahan Natuna tahun 2016 sebesar Rp 1,192 trilyun. Paripurna tentang penyampaian akhir fraksi tersebut digelar pada Jumat malam (28/10) sekitar pukul 20.00 wib.

Rapat paripurna kali ini meliputi dua agenda, yakni penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap Perubahan APBD Kabupaten Natuna tahun anggaran 2016, dan penyampaian pandangan akhir terhadap Ranperda Kabupaten Natuna tentang retribusi daerah.

Terkait rancangan APBD-P Natuna tahun 2016 dapat dijelaskan, dimana pada ABPD murin rencana
pendapatan semula dianggarkan sebesar Rp 1,155 trilyun, menjadi sebesar Rp 1,190 trilyun. Dengan demikian bertambah sebesar Rp 35,17 milyar.

Sementara itu belanja pada APBD murni tahun anggaran 2016 sebesar Rp 1,155 trilyun, menjadi
sebesar 1,192 trilyun, artinya ada penambahan sebesar Rp 37,17 milyar. Termasuk dana Bross yang diterima sekolah sebesar Rp 15,58 milyar.

“Dengan demikian, total APBD Perubahan kabupaten Natuna tahun 2016 sebesar 1,192 T atau
bertambah sebesar Rp 37.17 m, APBD murni TA 2016 sebesar Rp 1,155 T, termasuk dana bross
yang diterima oleh seluruh sekolah Rp 15,58 milyar”, ujar jubir fraksi Demokrat Dwitra Gunawan.

Sedangkan terhadap Ranperda perubahan peraturan daerah kabupaten Natuna nomor 8 tahun 2013
tentang retribusi daerah, masing-masing fraksi memandang perlu diterapkan. Sehingga kedepan
dapat menjadi sarana untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Disamping itu dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi
daerah, menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijaksanaan dan
arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Untuk pembangunan di Kabupaten Natuna, hendaknya mengoptimalisasikan PAD dengan menjadikan
sektor pajak dan retribusi daerah sebagai sumber keuangan, yang diharpkan dapat diandalkan
menunjang pembangunan.

Apalagi mengingat selama ini, pembangunan Natuna masih tergantung dengan dana migas dari
pemerintah pusat ditransfer per triwulan. Sehingga apabila terjadi keterlambatan atau pengurangan dana tersebut sering menimbulkan defisit anggaran dan akibatnya pembangunan tidak bisa berjalan sesuai harapan.

Total 6 fraksi di DPRD Natuna, masing-masing menyampaikan padangan akhir, mulai dari fraksi
Demokrat, Golkar, PAN, PNR, PPP. Paripurna kali ini Gernas (Gerindra-Nasdem) absen membacakan pandangan akhir fraksinya, pasalnya tidak satu pun anggota fraksi Gernas hadir dalam paripurna tersebut.

Pantauan kami dilapangan, Dewan yang hadir di paripurna itu termasuk pimpinan hanya 14 anggota, sedangkan 6 wakil rakyat lainnya tidak menghadiri acara. Turut hadir pada kesempatan itu Bupati Natuna Hamid Rizal, FKPD, Kepala Dinas dan Kepala Bagian, serta tokoh masyarakat Natuna.(Nang)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.