Meski Sudah Tersangka, Anggota DPRD Natuna “AH” Belum Diberhentikan

abil-hanafi
Tersangka AH

Natuna (Marwahkepri.com) – Anggota DPRD Kabupaten Natuna “AH” merupakan kader DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Natuna, hingga saat ini masih menyandang status sebagai wakil rakyat, kendati ia sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah (Polda) Kepri. Bahkan  tersangka AH masih sempat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Natuna beberapa waktu lalu.

AH ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditreskrimum Polda Kepri, karena diduga melakukan tindakan asusila terhadap anak dibawah umur dan dugaan penculikan anak dibawah umur. Sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 81 ayat (2) dan pasal 83 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 atas perubahan undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan Laporan Polisi Nomor :LP-A/39/IV/2016/SPKT-Kepri/NTN, Tanggal 01 April 2016.

Menindaklanjuti kasus tersebut, Penyidik Ditreskrimum Polda Kepri telah melakukan pemeriksaan status sebagai tersangka terhadap “AH” dan telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) nomor : SPDP/40/VIII/2016/Ditreskrimum, tanggal 24 Agustus 2016 dan selanjutnya mengirimkan berkas perkara tersebut ke Kejati Kepri.

Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Kepri Hamid Rizal mengatakan, memang benar bahwa AH merupakan kader PAN Natuna dan saat ini sedang diproses Polda Kepri. Kasusnya merupakan asusila terhadap anak dibawah umur.

“Memang betul, ada kader kita yang sedang diproses Polda kepri terkait kasus asusila. tentu kita merasa prihatin atas kejadian itu dan sudah dilaporkan ke DPP pusat”. Ujar Hamid Usai membuka Musda DPD PAN Natuna ke-IV di RM Basisir, Senin (24/10).

Hamid menegaskan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada aparat terkait masalah hukum. Namun terkait pemberhetian dan PAW Anggota DPRD Natuna sepenuhnya merupakan wewenang dari DPP PAN. Sejauh ini pihaknya masih menunggu keputusan dari pusat.

“kalau masalah hukum, kita serahkan sepenuhnya kepada aparat, tetapi soal pemberhentian dan Pengganti Antar Waktu, sepenuhnya merupakan wewenang DPP PAN Pusat, kita masih menunggu, kawan-kawan harap bersabar”.(Nang/Ipo)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.