Karimun Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Melalui BUMDes
KARIMUN (mk) – Pemerintah Pusat terus melakukan pembinaan terhadap desa-desa yang ada di seluruh Indonesia. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri, melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Salah satunya, melakukan bimbingan teknis (Bimtek) tentang bagaimana pengelolaan BUMDes bagi aparatur desa yang diadakan oleh lembaga kajian dan pengembangan otonomi daerah Mendagri pekan lalu.
Selesai mengikuti bimtek aparatur desa langsung melakukan studi banding ke Yogyakarta, di salah satu desa yang sudah sukses mengembangkan BUMDes. “Nah, mereka (Aparatur desa), sudah diberikan pembekalan oleh pemerintah pusat dan langsung terjun ke lapangan melihat bagaimana pengelolaan BUMDes. Dengan demikian, ketika sudah pulang ke desanya harus bisa mengembangkan potensi-potensi ekonomi desa. Sehingga, dapat sejalan pembangunan infrastruktur melalui Dana Desa (DD) dengan peningkatkan perekonomian Desa,” kata Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes) Hj Khairita, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan Kesbang Kabupaten Karimun, Minggu (4/9).
Dengan demikian, keberadaan BUMDes di desa-desa dapat mendorong partisipasi masyarakat desa untuk membentuk suatu kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan perekonomian desa itu sendiri. Terutama pemanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA), yang ada di desa-desa. Ditambah, daerah Kabupaten Karimun yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga berpeluang besar dalam membuat usaha.
“Nah, ketika DD itu sudah terealisasi semuanya, tinggal, bagaimana aparatur desa bersama kades untuk mengembangkan potensi yang ada di desa tersebut. Yang pada akhirnya nanti bisa meningkatkan pendapatan desa guna mewujudkan Desa Mandiri dan Sejahtera,” kata wanita berjilbab ini.
Sementara hingga awal September ini, sudah 39 Desa yang melakukan pencairan Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat dari Rp 27.549.427.030 miliar. Artinya, sudah 65 persen direalisasikan di desa-desa untuk membangun infrastruktur yang ada. Sementara tiga desa saat ini sudah mengajukan proposal kegiatan diantaranya, Desa Tanjung Pelanduk Moro dan dua desa di kecamatan Durai yaitu Desa Semembang dan Sanglar yang harus sesuai dengan Permendes no 21 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2016.
“Kalau dilihat setiap desa yang sudah melakukan pencairan mereka rata-rata merealisasikan pekerjaan mencapai 50 persen. Dan pihak desa juga, sudah mulai mengusulkan proposal untuk tahap kedua pencairan Dana Desa,” ungkapnya.
Terpisah Kepala Desa Pangke Efendi mengungkapkan, bahwa pihaknya saat ini sedang mengerjakan kegiatan inftrastruktur seperti pembangunan semenisasi jalan di beberapa titik, pembangunan gedung serbaguna, polindes dan sebagainya.
“Kita cukup berterimakasih kepada Pemerintah Pusat, terus mendorong bagaimana membangun Desa yang modern dengan pemanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada,” singkatnya.***
