Astaga, Koruptor Jadi Sekretaris Distanhut. Ini Kata Aktivis..
LINGGA (MK) – Munculnya nama Jabar Ali dalam salah satu dari 8 pejabat di Lingga yang dilantik Bupati Lingga pada 30 September 2016 lalu untuk ditempatkan pada jabatan struktural di SKPD mengundang tanya dan reaksi protes dibanyak kalangan. Pasalnya Jabar Ali yang merupakan mantan Kepala Perpustakaan dan Arsip Lingga adalah salah satu mantan narapidana kasus korupsi dalam proyek Swakelola di Disdikpora Lingga sewaktu masih menjabat di Disdikpora Lingga.
Seperti diberitakan, pada Jum’at pagi 30 September 2016, Bupati Lingga, Alias Wello melantik 8 pejabat eselon II dan III di jajarannya, termasuk Jabar Ali sebagai Sekretaris Distanhut Lingga.
Kebijakan ini dinilai memihak dan mengundang protes dari LSM Gema Lingga.
Ketua Umum LSM Gema Lingga, Zuhardi sangat menyayangkan keputusan Bupati Lingga yang tidak profesional dan tidak komitmen karena mengangkat pejabat yang pernah bermasalah dengan hukum.
Kebijakan tersebut, menurutnya jelas-jelas mengangkangi Surat Mendagri Nomor 800/4329/SJ Tanggal 29 Oktober 2012 yang secara tegas menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk tidak mengangkat pejabat yang bermasalah dengan hukum dan juga telah mengkhianati Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.326-2/99 Tanggal 20 November 2012.
“Dalam Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 800/4329/SJ Tanggal 29 Oktober 2012, pada poin (3) berbunyi “….. Maka terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalani hukuman pidana disebabkan tindak pidana korupsi atau kejahatan jabatan lainnya agar tidak diangkat dalam jabatan struktural…” Kebijakan ini sangat kita sayangkan, karena sudah jelas mengangkat pejabat yang bermasalah dengan hukum,” jelas Zuhardi.
Dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.326-2/99 Tanggal 20 November 2012, pada poin 1 (b) “Dalam pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil antara lain ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”
Sementara bersandar pada Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 88 ayat (1) huruf c “PNS diberhentikan sementara apabila: ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana”
Selain itu, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tersebut juga telah diperkuat pula oleh Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (4) huruf b “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum”
Tak jelas, apa sebenarnya yang menjadi alasan mendasar Bupati Lingga sehingga tetap mempromosi atau melantik Jabar Ali sebagai sekretaris di Distanhut, padahal menurut Zuhardi sudah jelas dan nyata telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatannya. Kesan nepotismepun perlahan sudah mulai terlihat ditubuh pemerintahan Lingga yang baru.
“Apakah karena tidak ada lagi pegawai negeri yang bersih di Lingga ini?, atau mungkinkah terkait dengan balas jasa sebagai “Tim Sukses” pada pelaksanaan pemilukada?. Wallahu Alam Bishawab,” ungkap Zuhardi dengan penuh duga.
Keputusan Bupati Lingga tersebut, menurut Zuhardi juga jelas-jelas melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana mantan narapidana dilarang menduduki jabatan struktural di pemerintahan. Saat itu jabatan Mendagri masih dijabat Gamawan Fauzi.
Secara politik kebijakan tersebut dijelaskan Zuhardi, akan menurunkan rasa kepercayaan rakyat terhadap lembaga-lembaga negara. “Bagaimana masyarakat bisa mempercayai orang-orang yang sudah pernah melanggar kaedah-kaedah hukum menjadi pejabat di Lingga,” tegasnya.
Seharusnya, menurut Zuhardi ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan Bupati dalam menempatkan seseorang pejabat pada jabatan tertentu. Di antaranya, pejabat yang tidak tersangkut masalah hukum, memiliki disipilin yang tinggi dalam bekerja serta loyalitas kepada pimpinan. Menurutnya, kalau kepala daerah tidak memperhatikan unsur-unsur tersebut, tentu saja perasaan hukum masyarakat akan dicederai dengan keputusan kepala daerah yang mengangkat pejabat dari mantan napidana.
Untuk itu dalam hal ini, Zuhardi atas nama Gema Lingga meminta kepada Bupati Lingga untuk mempertimbangkan kembali keputusan Pelantikan tersebut dan Jabar Ali dimintai mengundurkan diri yang telah dilantik sebagai sekretaris Distanhut.
“Kami minta Jabar Ali untuk mengundurkan diri. Karena kami masyarakat Lingga ingin melihat Lingga secara terbilang dengan bersih dan juga kalau memang tidak dilakukan kami akan segera melakukan rapat barisan. Seharusnya pihak DPRD Lingga turut mengomentari terkait Pelantikan ini bukan hanya duduk diam saja. Padahal masih ada pejabat berprestasi lainnya yang mampu mengemban tugas,” tutupnya. (mk/arpa)
