DPRD Karimun Pastikan Dana Kesejahteraan Pegawai Tak Dipotong

Galeri Marwah Kepri.pmd
Galeri Marwah Kepri.pmd

Karimun (MK) –  DPRD Karimun memastikan anggaran kesejahteraan (kesra) PNS di Pemkab Karimun tidak akan dipotong.
Hal itu diketahui saat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Karimun menggelar pertemuan dengan Tim Penyusunan Anggaran Daerah (TPAD) Pemkab Karimun di bawah koordinasi Sekda Karimun, Arif Fadillah, Rabu (7/9/2016) kemarin.
“Saya sudah tanyakan kepada pak Sekda, beliau sudah pastikan tidak dipotong, cuma ditunda penyalurannya,” ujar anggota Banggar DPRD Karimun, Sulfanow Putra, Kamis (8/9/2016).
Maka dari itu, Sekretaris Fraksi PDI P Plus DPRD Karimun itu mengimbau pegawai di Pemkab Karimun untuk bisa kembali bekerja normal seperti semula.
Hal hampir senada juga disampaikan anggota DPD RI asal Kepri, Haripinto dan anggota DPRD Kepri asal Karimun, dr Jusrizal saat melakukan reses ke Karimun, belum lama ini.
“Kemaren saya ada rapat Wakil Menkeu mempertanyakan persoalan itu. Katanya cuma penyalurannya yang ditunda. Kalau tidak akhir tahun, bisa juga tahun 2017,” kata Haripinto yang diamini dr Jusrizal. ***

Dewan Dukung Relokasi Pelabuhan Penumpang

Karimun (MK) – Gubernur Kepri Nurdin Basirun belum lama ini mengadakan rapat koordinasi dengan pihak PT (Persero) Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Tanjungbalai Karimun dan stake holder lainnya, untuk membahas tentang wacana relokasi pelabuhan International Tanjungbalai Karimun ke Tanjung Penegak, Kelurahan Tebing. Wacana relokasi tersebut disambut baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karimun sebagai mitra Pemerintah Daerah (Pemda).
“Saya sangat setuju wacana Gubernur Kepri, untuk merelokasi pelabuhan penumpang international ke kawasan baru. Bila perlu pelabuhan domestik ikut direlokasi, karena lokasi saat sekarang ini sudah tidak memungkinkan lagi,” jawab Ketua Komisi II DPRD Karimun M Yusuf Sirat, ketika dimintai tanggapannya, kemarin (30/8).
Dengan demikian, kata Yusuf lagi, secara otomatis sudah merancang kota baru untuk pengembangan kawasan yang telah tertata. Lokasi tersebut, sudah sangat cocok untuk dibangun pelabuhan penumpang baik international maupun domestik. Sebab, lokasinya cukup luar dan bisa ditata sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kesemrawutan lalulintas jalan. Baik bagi calon penumpang yang akan berangkat maupun datang. Dan bisa akses langsung ke bandara yang jaraknya tidak jauh dari pelabuhan tersebut.
“Nah, tinggal bagaimana antara Pelindo dengan BUP Karimun nanti kerjasamanya dalam pengelolaan pelabuhan. Kita memikirkan jangka panjang, nanti bekas pelabuhan bisa dipergunakan untuk labuh kapal tamu. Serta di bikin ruang kawasan hijau, untuk tempat rekreasi keluarga,” jelasnya.
Sehingga, antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sejalan untuk menjadikan kawasan bagian barat poros maritim dunia. Dampaknya, bisa dirasakan langsung oleh masyarakat maupun Pemda Karimun dalam bentuk peningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disektor kepelabuhanan.
“Tinggal komitmen Pemda Karimun lah, bagaimana untuk merealisasikannya. Kita (DPRD-red), tinggal membuat peraturan-peraturan daerah sebagai payung hukumnya,” kata Yusuf lagi. (mk/r/bp)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.