DPRD Natuna Bentuk Panja Perdagangan Lintas Batas

kantor-dprd-natun
Kantor DPRD Natuna

Natuna (Marwahkepri.com) – Untuk menindak lanjuti insiden ditahannya dua warga kecamatan Serasan, pemilik pompong sembako oleh Polisi Diraja Malaysia, beberapa waktu lalu. DPRD Natuna membentuk tim khusus menangani persoalan tersebut, dengan membentuk tim panja perdagangan lintas batas.

Tim panja ini terdiri lima orang anggota DPRD Natuna, diketuai oleh Pang Ali, dan empat orang lainya, Wan Sofyan, Eri Marka, Marzuki dan Joharis Ibro.

Panja ini, bertugas melakukan investigasi berupa pengumpulan data korban, hingga melakukan upaya pembebasan para tahanan, melalui jalur diplomasi antara pemerintah Indonesia dan Malaysia.

Ketua Panja, Pang Ali menyebutkan, setelah terbentuk langkah pertama ditempuh oleh timnya, melakukan pengumpulan data dan informasi dari warga Serasan, baik ABK yang telah dibebaskan maupun data dua orang pemilik pompong sembako yang menjadi tahanan pemerintah Malaysia saat ini.

“kami akan turun ke Serasan dulu, guna mengumpul data dan informasi akurat, kronologis penyebab warga itu ditahan polisi Malaysia”, ujarnya.

Setelah data dan keterangan terkumpul, baru piahaknya akan bergerak menjumpai pemerintah pusat, Kemelu dan Kedutaan Malaysia di Jakarta.

Menurut Pang Ali, persoalan ini tidak bisa diselesaikan oleh Pemkab Natuna sendiri, harus melibatkan pemerintah pusat. Sebab dalam kejadian ini, ranahnya sudah menjadi wewenang pemerintah pusat, karena melibatkan hubungan dua negara.

Namun Ia berkeyakinan, panja yang sudah terbentuk tidak akan sia-sia.Kehadiran panja ini, akan berupaya mendorong pemerintah pusat, melakukan langkah diplomasi dengan pemerintah Malaysia agar warga yang ditahan itu bisa bebas.

“kita berupaya mendorong pemerintah pusat agar melakukan langkah diplomatik, sehingga warga kita bisa bebas dari jeratan jeruji besi di Malaysia”, harap Pang Ali.

Selain itu, ia juga berharap pemerintah lewat pihak-pihak berwewenang mau melakukan investigasi. Apakah yang dilakukan oleh warga Serasan itu, benar-benar melanggar hukum atau tidak. Sebab dalam kejadian itu, sipatnya hanya berupa barteran barang, tidak membawa muatan lebih.

Diluar persoalan tertangkapnya warga Serasan, menjadi tindak lanjut tim panja ke pemerintah pusat. Bagaimana jalur perdagangan lintas batas yang sudah terjalin sejak lama itu, bisa diresmikan dalam bentuk kerjasama kedua negara secara sah.

Sehingga para nelayan dan masyarakat setempat tidak main kucing-kucingan dengan aparat, dalam melakukan barter barang kebutuhan.

Menurut penilaian Pang Ali, hubungan antara pedagang di Sematan dengan nelayan Serasan saling membutuhkan. Sebab warga di Sematan membutuhkan pasokan ikan segar dari nelayan Serasan dan Subi.

Jadi bukan masyarakat kita saja yang membutuhkan barang kebutuhan pokok dari Malaysia, tapi masyarkat disana juga butuh pasokan ikan segar dan hasil komoditi lainya.

Sehingga menurutnya, pemerintah pusat harus merestui jalur lintas batas itu, menjadi suatu hal yang menyenangkan bagi masyarakat, bukan sesuatu yang menebar ancaman.

“inilah upaya-upaya yang akan ditempuh atau diperjuangkan oleh Panja Perdagangan Lintas Batas DPRD Natuna, yang sudah bekerja mulai saat ini”, tegas Pang Ali

Ia juga berharap, apa yang dilakukan oleh Panja ini tidak sia-sia. Mudah-mudahan pemerintah pusat dan pihak-pihak terkait, mau mendengar dan merestui, Apa yang menjadi keinginan dan tuntutan masyarakat Natuna dalam memenuhi kebutuhan hidup.(nang/dn)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.