Pemerintah Daerah Ingin APBD-P Berjalan Optimal

Kabid Anggaran BPKAD Natuna, Suryato,SE
Kabid Anggaran, Suryanto,SE

Natuna (Marwahkepri.com) – Sampai saat ini memasuki bulan September 2016, Pemerintah daerah belum juga mengusulkan APBD Perubahan kepada DPRD Natuna, al hasil banyak pihak terutama legislatif sepertinya mempertanyakan kinerja pemerintah.

Namun hal ini langsung ditampik, menurut Kabid Anggaran BPKAD Natuna Suryanto, keterlembatan pengajuan APBD-P ini hanya karena pemerintah tidak mau terburu-buru menetapkannya. Sihingga nantinya APBD-P bisa berjalan seoptimal mungkin.

Keterlambatan pengajuan ini juga tidak lepas dari adanya rencana pemerintah pusat untuk melakukan pemotongan anggaran ke daerah, dari Rp 68 triliun menjadi Rp 70 triliun. Kemudian komposisi DBH migas pada triwulan ke empat kemungkinan tidak akan disalurkan pusat.

“jadi kalau seandainya kita menetapkan APBD itu lebih besar dari prediksi awal, terjadi devisit lagi malu ngak kita, ini supaya APBD perubahan kita kredibel, termasuk kinerja pemerintah lebih baik, dari pada kita nyampaikan buru-buru nanti uangnya ngak masuk?, jadi itu salah satunya pertimbangan kita”, ujar Yanto di kantornya, Senin (5/9).

Kemudian kata Yanto, pada prinsipnya penyusunan APBD-P itu memiliki dasar hukum, karenanya dalam memprediksi pendapatan pun harus secara dasar hukum juga. Jadi kalau berbicara masalah perkiraan, maka perkiraan itu harus masuk akal.

Artinya, dengan kondisi DBH migas triwulan 4 belum tentu ada kejelasan penyalurannya oleh pusat, maka dari itu mesti dilakukan review kembali. Sehingga dalam penyusunan anggaran APBD Perubahan itu memang benar-benar kredibel.

Itu pun dengan catatan, penyaluran DBH pajak oleh provinsi harus tepat waktu, tetapi kalau penyalurannya meleset, berarti akan ada penyesuaian semua. Dan untuk diketahui, provinsi itu menyalurkan dana bagi hasil pajak sama seluruh kabupaten dan kota.

“jadi memang prediksi kita itu harus betul-betul lah data-data itu, jangan sampai nanti ketika menganggarkan APBDnya, pendapatan kita itu jauh meleset. Jadi semata-mata untuk kredibel APBD aja, supaya apa yg kita tetapkan di APBD perubahan ini bisa berjalan seoptimal mungkin, dan jangan sampai udah kita tetapkan kegiatan itu tidak bisa jalan, percuma jadinya”.

Semuanya harus benar-benar diperhatikan, apalagi mengingat struktur APBD Natuna dipengaruhi oleh transfer pusat dan provinsi hampir 97 persen. Estimasi yang dilakukan pun harus benar, sehingga pendapatan daerah betul-betul real masuk ke kas umum daerah.

Saat ini pihaknya sedang menyusun APBD-P, ia optimis akan cepat terselesaikan di bulan ini, karena tidak terlalu banyak penambahan. Apalagi katanya, berdasarkan surat Kementerian Keuangan nomor 10 dan 19, dimana ada pengurangan dari DAK hampir 10 persen untuk seluruh Indonesia, dan harus dilakukan evaluasi.

“tapi dalam waktu dekat ini kita siapkanlah, mudah-mudahan ya kalau hanya angka segitu kita ngak banyak penambahan kan, paling penyesuaian gaji 13-14, pokoknya kalau untuk penyesuan gaji bisa lah, karena kita ngak mau juga nanti kita menetapkan estimasi terlalu tinggi. Karena kita ingin juga dari sisi penganggaran realisasi harus balance, intinya seperti itu sih”.(mk/nang)