Kewenangan Ekspor Ikan Napoleon di KLH, Bukan KKP ?

Ikan Napoleon
Ikan Napoleon

Natuna (Marwahkepri.com) – Ikan napoleon, salah satu komoditi ekspor handalan nelayan budidaya di Kabupaten Natuna, saat ini tengah meredup. Lesunya aktifitas pengiriman ikan bernilai tinggi ini sudah dirasakan masyarakat sejak diterbitkannya “moratorium” oleh Susi Pudjiastusi dari tahun pertama diangkat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.

Berbagai usaha dan dorongan dilakukan, baik melalui pemerintah daerah, pengusaha dan nelayan agar dibuka kembali jalur ekspor napoleon ke negeri tirai bambu tidak membuahkan hasil. Sejauh ini hanya ikan jenis kerapu yang bisa diekspor, itu pun rutinintasnya dibatasi.

Kendati keran ekspor kerapu sudah kembali dibuka, masyarakat tetap merasa kurang puas, pasanya nilai ekonomi kerapu jauh dibawah ikan napoleon. Hal inilah dipertanyakan nelayan budidaya kepada Menteri Susi, saat sesi dialog di Pelabuhan perikanan terpadu, Selat Lampa, Pulau Tiga, belum lama ini.

Pada kesempatan itu, Menteri Susi menjelaskan kepada masyarakat, bahwa masalah pembatasan ekspor ikan napoleon, kewenangannya tidak berada di KKP, melainkan ada pada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Sebenarnya pelarangan ekspor napoleon secara besar-besaran sudah diterapkan sejak dahulu kala, hanya saja pengusaha di Natuna tetap melaksanakan aktifitas ekspor ke Tiongkok.

Selain itu, kabarnya kata Susi, secara global belanja ikan eksklusif memang menurun drastis belakangan ini. Apalagi setelah pemerintah china melarang pegawainya mengkonsumsi ikan mahal karena menghabiskan anggaran negara.

“bukan KKP yang membatasi, tetapi Kementerian Lingkungan Hidup dari jaman dulu, tapi kan selama ini orang sini tetap jualan napoleon. Nah saya dengar ni pak pemerintah china melakukan pelarang pegawainya untuk makan ikan mahal karena menghabiskan anggaran negara, tetapi memang belanja ikan ikan eksklusif itu turun drastis”.

Menurutnya, izin napoleon juga tidak ada baik dari KKP maupun KLH, Seperti di China insang pari mantha juga sudah dilarang. Bukan hanya pemerintah indonesia yang melarang, akan tetapi negara luar juga telah melakukan pelarangan.

Baik jumlah tangkapan maupun ukuran napoleon semua ketentuannya di KLH, ikan napoleon hanya diperbolehkan mengekspor 2000 ekor satu tahun. Akan tetapi yang terjadi di Natuna, aktifitasnya jauh diatas ketentuan KLH.

“jumlah napoleon yang boleh ditangkap termasuk ukurannya, menentukan itu apakah dilindungi atau tidak adalah KLH, dan sebetulnya kalau tidak salah yang dijual orang natuna itu 100 ribu kali dari pada ketentuan lingkungan hidup. Hanya 2000 ekor pertahun, kalau disini mungkin 2000 ekor satu hari orang jual”.(mk/nang)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.