SKPD “Galau” Sikapi Aturan Pengadaan Tanah

Syawal
Syawal

Natuna (Marwahkepri.com) – Pasca diluncurkannya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tetang pemerintah daerah, terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum, masih banyak SKPD Natuna kebingungan alias galau untuk melaksanakannya. Demikian disampaikan Kabag Tapem Setda Natuna Syawal Saleh, di kantor Bupati, Kamis (25/8).

Didalam kolom lampiran UU nomor 23 tahun 2014 tersebut, khusus pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penetapan lokasinya ditentukan Provinsi, Pemerintah pusat untuk pengadaan tanah, sedangkan pemerintah daerah kosong. Karenanya sebagian besar SKPD ragu-ragu dalam pelaksanaannya.

“begini, undang-undang terbaru nomor 23 tahun 2014 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, di kolom pemerintah daerah itu kosong. mungkin karena aturan ini masih baru, ada keragu-raguan dari mereka, masih belum memahami aturan itu”.

Padahal kata Syawal, sebenarnya tidak ada persoalan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dirjen BAK terkait aturan baru tersebut. Untuk pegadaan tanah kepentingan umum dibawah 5 hektar, tetap merujuk pada aturan lama, hanya saja sampai saat ini Peraturan Pemerintah nya belum keluar.

“jadi undang-undang 23 itu kecuali untuk ganti rugi pembangunan, ganti rugi bisa karena ada disebutkan dikolom lampiran. Tetapi kalau pembebasan lahan untuk kepentingan umum dikolom lampirannya kosong, namun setelah kami koordinasi dengan BAK memang dikosongkan, karena sudah diatur UU nomor 2 tahun 2012”.

Sebelumnya didalam UU nomor 2 tahun 2012, tentang pengadaan tanah kepentingan umum dibawah 5 hektar, boleh diadakan langsung oleh instansi terkait. Pada tahun 2014 lalu sudah diserahkan kepada SKPD untuk melaksanakannya, dengan alasan untuk efisiensi dan lebih nyambung.

Berbeda dengan pengadaan tanah diatas 5 hektar, pelaksanaanya oleh BPN, dalam hal ini pemerintah daerah baik melalui sekretariat maupun SKPD, hanya menyediakan anggaran. Setelah perencanaan dibuat, selanjut BPN yang melaksanakan pembebasan.

“misalnya mau bangung TK, kan paling butuh tanah setengah hektar, ya udah langsung aja di dinasnya, karena dikasih kemudahan itu bisa langsung, kalau dulu kan pakai panitia, sekarang di dinas masing-masing. Terus yang diatas 5 hektar baru pelaksananya BPN”.

Misalnya saja Dispora untuk pengadaan lapangan bola dan voli, kalau memang ada duit biar mereka langsung aja. Bedannya kalau dulu numpuk di sekretariat ini, seluruh pembebasan lahan numpuk disini sehingga anggarannnya besar sampai puluhan milyar, sekarang kita bagi-bagi. Tambahnya lagi

Kendati demikian, tidak semua dinas kebingunan soal adanya aturan baru ini, beberapa dinas mulai paham dan mengerti, bahkan sudah ada yang melaksanakan. Dinas Pendidikan salah satunya sudah menerapkannya belum lama ini.

Supaya SKPD lebih yakin, belum lama ini Syawal juga mempertanyakan hal ini kepada Kajati Kepri saat dialog di kantor Bupati. Akan tetapi karena persoalannya lebih pada sub teknis, disarankan agar koordinasi dengan kejaksaan melalui Tim TP4D.(mk/nang)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.