Kajati Kepri Minta Proyek Dikawal Kejaksaan

Pemaparan Kajati Kepri
Pemaparan Kajati Kepri Andar Perdana,SH.MH

Natuna (Marwahkepri.com) – Kajati Kepri Andar Perdana,SH.MH menyerukan SKPD meminta pengawalan dari Kejaksaan terhadap setiap proyek yang bakal dilaksanakan. Demikian disampaikannya dalam rangka sosialisasi tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) di lingkungan pemerintah kabupaten Natuna, Senin (22/8) di kantor bupati.

Selama ini banyak SKPD merasa ragu untuk melangkah karena takut terjerat hukum, sehingga penyerapan anggaran menjadi lebih kecil. Dengan adanya pengawalan dari Kejaksaan sejak perencanaan hingga pencairan proyek, maka penyerapannya akan lebih maksimal.

“mereka ragu melangkah kalau tidak ada jaminan dari Kejati, nah disini saya minta pak bupati, silahkan saudara-saudara maju kejar kependampingan kita. Jadi jangan pernah ragu SKPD untuk melakukan pendampingan suatu proyek”.

Adanya pendampingan ini kata Andar, SKPD menjadi tegar menjalankan proyek, sesuai pidato presiden Joko Widodo terhadap perlakuan hukum kepada aparatur pemerintah. Presiden meminta aparat hukum untuk ikut mengamankan dan mengawal pembangunan.

Dengan pengawalan tersebut, bukan berarti tidak ada keuntungan dalam sebuah proyek, tetapi yang pasti tidak bisa korupsi. Menurutnya ini sebuah provit orientid, kontraktor tidak akan mau memborong proyek jika tidak ada keuntungan, jangan merasa pengawalan oleh kejaksaan ini adalah momok.

“saya minta dengan sangat dari rekan-rekan, marilah saya berharap proyek-proyek akan dikawal oleh kejari, dengan pendampingan itu jangan merasa tidak bisa ngapa-ngapain kita, itu provit orientid, jadi keuntungan didapat itu keuntungan wajar”.

Sebaliknya, Andar juga mengultimatum agar pendampingan tersebut jangan sampai dijadikan ajang “kong kali kong” antara kejasaan dengan aparatur pemerintah daerah. Kalau masih ada keraguan, bisa berkoordinasi dengan Kajari hingga ke Kajati.

“perlu saya sampaikan ini juga perintah jaksa agung, jangan pendampingan ini dijadikan ajang kolusi antara jaksa sama teman-teman SKPD, jangan seperti itu. Nanti teknisnya kalau ragu ada Kajari, masih kurang puas ada Aspidsus, Wakajati, ada saya siap mendampingi”.

Meski demikian, bukan berarti semua proyek yang diajukan untuk pendampingan bisa dikabulkan Kejaksaan, terhadap usulan tersebut sebelumnya akan dianalisa terlebih dahulu oleh Tim TP4D. Apabila dalam proses analisa, ternyata sedang dilidik pidsus dan ada indikasi korupsi, maka kejaksaan akan menolak untuk dilakukan pendampingan.

“kita analisa dulu, oh ternyata ini masih dilidik teman-teman Pidsus, ada indikasi korupsi, nanti dia berlindung dengan pendampingan ini. Kalau kita lihat seperti ini kita tolak, karena ini nanti tidak bagus, jadi biarkan pidsus jalan dulu sampai tuntas baru kemudian kita dampingi”.

Efek pendampingan ini sangat besar terhadap penyerapan anggaran, misalnya saja dua minggu lalu ada sekitar Rp 355 milyar anggaran belum terserap. Tetapi setelah dilakukan pendampingan, dalam kurun waktu satu minggu tinggal Rp 135 milyar yang belum terserap.”ada apa ini, kenapa rekan-rekan ragu untuk menyerap anggaran seperti itu”.

Sosialisasi di kantor bupati Natuna dihadiri Bupati Hamid Rizal, Wabup Ngesti Yuni uprapti, unsur pimpinan DPRD Natuna, Sekda Natuna, Asisten dan Kepala SKPD. Sebelumnya, Kajati terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kinerja Kejari Ranai.(mk/nang)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.