Dinas PU, Pendidikan dan Kesehatan Area Rawan Korupsi

Kejati memasuki kantor Bupati
Kajati Kepri di Kantor Bupati Natuna

Natuna (Marwahkepri.com) – Kejati Kepri Andar Perdana menyampaikan, dalam kesepakatan anatar Jaksa Agung, Kapolri dan KPK, ada tiga instansi dikategorikan area rawan korupsi terutama terutama pengadaan barang dan jasa. Tiga Instansi dimaksud yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan.

Ketiga instansi ini dikategorikan area rawan korupsi karena memiliki pagu anggaran besar ketimbang instansi pemerintah lainnya.”salah satunya pengadaan barang dan jasa lebih fokus di PU, Diknas, Kesehatan, seputar itu karena banyak duit disitu”. ujarnya saat sosialisasi TP4D, belum lama ini.

Presiden Jokowi sudah men-camkan lima hal penanganan korupsi, diantaranya Diskresi tidak bisa dipidanakan, tindakan administrasi tidak bisa dikriminalisasikan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang masih berumur 6 hari untuk dilakukan mekanisme ganti rugi, Kerugian negara harus konkrit artinya kalau ternyata benar-benar mencuri uang negara baru dipidanakan, terakhir ekpose penanganan korupsi tidak berlebihan selama belum menjadi ranah tuntutan.

Menurutnya, lima hal tersebut selalu ditekankan kepada seluruh jajarannya diseluruh Kejaksaan di Kepri. Sebaliknya pihaknya juga merasa tertantang untuk menerapannya.”karena kita harus komitmen dan juga saya tertantang pada anggota kami”.

Berdasarkan pengarahan Presiden kepada Jaksa Tinggi dang Kapolda di seluruh Indonesia, bahwa tindakan aparat penegak hukum dengan menargetkan sebanyak-banyaknya pejabat masuk penjara, itu bukan tujuan. Akan tetapi saat ini tujuannya penyelamatan uang negara sebanyak-banyaknya.

Terkait masalah korupsi di Natuna, saat ini pihak kejati sedang mendalami beberapa kasus, sedang dipertimbangkan bagaimana kebijakan dan keputusan yang diambil pada akhir Agustus ini.

“sebagai informasi, kami selama ini dalam kurun waktu 6 bulan sudah menahan 8 tersangka tindak pidana korupsi, ini sudah kebangetan, itu nyata-nyata nyolong uang negara, tapi kalau masih kita bina diambang-ambang pasti kita diskusikan lagi”.(mk/nang)