KKP Tetap Andalkan Kekuatan Nelayan Tempatan

Dialog bersama masyarakat
Dialog bersama masyarakat

Natuna (Marwahkepri.com) – Untuk mengawasi Zonasi penangkapan ikan dibawah 4-12 mil, KKP meminta agar pemerintah daerah aktif berpartisipasi. Pasalnya, tidak mungkin pemerintah pusat mampu melakukan pengawasan sampai sedetailnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, pusat sudah aktif menentukan
jalur-jalurnya, pengetatannya tetap harus melalui domestik. Pemerintah daerah bersama kelompok
masyarakat membuat pengamanan tersendiri bersama Polair, Lanal dan PSDKP.

“Pengetatannya ya harus ada domestik, mungkin pak bupati dengan dinas dan kelompok masyarakat
membuat pengamanan tersendiri bersama Polair, Lanal,PSDKP, itu diaktifkan, harus ada kepedulian,
kalau mengharapkan pusat untuk sampai detail itu tidak mungkin”.

Dalam hal ini KKP mengamankan perairan Zona Ekonomi EKsklusif (ZEE), semua Kapal Ikan Asing (KIA) tidak dihalalkan memasuki perairan tersebut. Apabila itu masih terjadi, pihaknya akan melakukan
penangkapan dan penenggelaman terhadak KIA.

Kalau dalam konteks masyarakat yang merusak seperti melakukan pengeboman ikan, tiu harus ditangani oleh nelayan setempat. Para nelayan bisa membuat kerukunan nelayan atau melalui Himpunan nelayan bisa saja mengajukan anggaran ke daerah untuk kegiatan pengawasan.

Apabila tidak melakukan pengawasan secara intensif, tidak menutup kemungkinan ikan yang berada
dibibir pantai akan punah. Hal ini sudah terjadi di daerah NTT, di perairan bibir pantainya tidak
ada ikan lagi kecuali sejenis duri babi, minimnya ikan dipastikan akibat maraknya pengeboman yang
dilakukan oknum tidak bertanggungjawab.

“tetap saja kita mengandalkan kekutan masyarakat setempat, saya yakin kalau masyarakat tegas dan
keras, pasti takut mereka nelayan dari daerah lain yang mengambil ikan dibibir pantai. kalau tidak
diawasi nantinya kan dibibir pantai ini tidak ada lagi”.

Sementara itu Bupati Natuna Hamid Rizal mengatakan, perlu ada dukungan dari masyarakat terutama
nelayan, jangan merasa gelisah dan was-was, rencana pemerintah pusat melalui KKP sudah matang.
Kehadiran nelayan dari jawa nantinya tidak akan membuat nelayan tempatan gigit jari.

Kapal dari luar daerah nantinya akan beroperasi di laut ZEE, bagi masyarakat nelayan Natuna yang
ingin bergabung dengan mereka juga diperbolehkan. Terpenting kata Hamid, nelayan tersebut bukan dari negara asing.

Sedangkan pengolahan ikan nantinya diserahkan sepenuhnya kepada pihak asing,”jadi jangan sampai ada
nelayan merasa was-was, terpenting bagaimana supaya hasil ikan natuna ini bisa sama-sama kita
nikmati”, ujarnya saat dialog bersama masyarakat, di pelabuhan perikanan terpadu Selat Lampa.(mk/nang).