Mangrove Ilegal Logging Marak, Distahut Lingga Bungkam

Mangrove hasil ilegal logging.
Mangrove hasil ilegal logging.

LINGGA (MK) –  Maraknya pengrusakan hutan mangrove dalam pembuatan arang oleh pengusaha dapur arang disejumlah wilayah pesisir Lingga menjadi perhatian serius sejumlah pemuda tempatan. Permasalahan tersebut mengundang tanya tentang perda dan tuntutan dari instansi terkait untuk lebih jeli menanggapi.

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Lingga Utara yang akrab disapa Baba menilai pengrusakan dan pembabatan yang dilakukan sejumlah pengusaha dapur arang di Lingga itu ilegal. Menurutnya meski izin pengusaha tersebut telah dikantongi dengan mengacu kepada  Surat Keputusan Menteri kehutanan Nomor 368/Menhut-II/2010 tanggal 21 juni 2010 tentang pencadangan Hutan Tanaman Rakyat, yang berisi Pencadangan areal Untuk Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 12.195 Ha di Kabupaten Lingga. Namun dalam pelaksanaannya sampai saat ini tidak terlihat mekanisme HTR itu di lakukan, sebagaimana tertera dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.6 Tahun 2007, diantaranya sistem silvikultur yang mencakup reibosasi atau budidaya.

“Itu ilegal, mereka memanen bukan hasil dari yang ditanam. Minimal usia panen bakau itu 4 tahun atau 10 tahun dari ditanam. Ini tidak bakau yang kecil-kecil punya habis dibabat. Lantas kita menyalahkan siapa, pekerja , pengusaha atau instansi daerah yang tidak jeli,” paparnya, Sabtu (13/8).

Dikatakan saat ini pemerintah daerah tengah sibuk melakukan penanaman, dari padi, kelapa, dan ubi. Namun demi mengatasi hutan mangrove yang kian terkikis sampai saat ini belum dijumpai perda yang jelas. Hal ini tidak memungkinkan dari Dinas – dinas terkait tidak mengetahui masalah ini yang sudah berjalan begitu lama. Padahal fungsi pengawasan layak di lakukan dari instansi-instansi terkait tersebut, bahkan kendaraan oprasional dan anggaran pengawasan hutan dan lingkungan ratusan juta rupiah di anggarkan melalui APBD Kabupaten Lingga.

“Dinas hanya bisanya mampu memantau dari kantor, sementara pantauan lapangan hutan bakau kita sudah hancur. Dampaknya sangat banyak selain rusaknya bakau juga salah satunya ekosistem bakau seperti ikan, udang, ketam menghilang. Tahun dulu BLH Lingga pernah programkan penanaman, salah satunya di desa Resun Pesisir, tapi itu hanya sebagaian saja. Sementara yang sudah rusak banyak, mungkin ribuan hektar yang bisa meliputi sampai kecamatan Lingga Timur sana,” paparnya.

Ditambah lagi, sejumlah wilayah tersebut merupakan wilayah Hutan Produksi Terbatas (HPT), sehingga aktifitas tersebut berpotensi merugikan negara dan merusak ekositem kehidupan mangrove.

Padahal hutan mangrove merupakan sumber daya penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir yang berfungsi sebagai ruang berkembangbiaknya sumber daya ikan, ketam dan udang atau ”sabuk hijau” ketika bencana, pencegah laju abrasi pantai, hingga bahan bakar kayu. Namun, tetap saja perlindungan mangrove tak optimal. Selain itu menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan antara lain menyebutkan hutan mangrove sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah instrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah disepanjang aliran sungai dan menjaga keutuhan ekosistem alam secara keseluruhan.

Melihat dari sisi Kementerian Kehutanan melalui Undang-Undang Kehutanan dan UU No 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memandang mangrove sebagai hutan. Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki tugas dan fungsi menyangkut sumber daya pesisir, di antaranya hutan mangrove. Dan Kementerian Lingkungan Hidup ikut karena kerusakan mangrove menjadi kriteria baku kerusakan ekosistem. Beberapa UU yang terkait di Kementerian Lingkungan Hidup tentang hutan mangrove adalah UU No 41/1999 tentang Kehutanan, UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang, UU No 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam hal ini, mengacu pada tugas dan fungsi Kementerian. Dinas – dinas di Kabupaten Lingga turunan Kementerian tersebut dinilai lalai dalam mengembang tugas, terutama pihak Distahut Lingga sebagai awal masalah sehingga pencurian kayu hutan mangrove yang tidak ditanam pihak pengusaha dan pemanfaatan hutan mangrove di Lingga tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Padahal pidana terkait kelalaian menjalankan tugas pengawasan pengrusakan hutan jelas terisi sesuai dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2013.

“Distanhut hanya fokus pada pertanian, sehingga berani mengajak pemuda untuk bertani. Begitu banyak wacana sehingga kehutanannya hilang. Kalaulah hutan bakau rusak, ekosistem lingkungan hidup terganggu. Sekarang serba susah DKP tak lagi mampu kembalikan sumber daya pesisir,” cetusnya.

Sementara menyinggung masalah Amdal, sebelumnya lain lagi keluhan warga dari aktifitas dapur arang didesa Sungai Pinang yang telah merambah dampaknya kepada lingkungan hidup. Posisi produksi arang yang dekat dengan pemukiman menyebabkan pencemaran udara serta limbah arang yang mengotori rumah dan sungai. Dalam hal ini, BLH Lingga juga tak mampu bekerja secara optimal. Pantauan lapangan saja, jelas terlihat perusahaan yang sekarang masih melakukan aktifitas melanggar Amdal. Keluhan wargapun mengalir seiring terganggunya kenyamanan hidup. Sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal yang tercantum dalam UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup setidaknya BLH Lingga mampu mengatasi perihal ini.

“Bukan hanya bau arang yang menyengat hidung, itu sudahlah, sudah menjadi makan sehari-hari. Kadang pas dapur ini lagi bongkar arang, itu debu berterbangan masuk kerumah. Kalau telapakk kaki lah menghitam. Kadang kalau tamu datang, kami yang jadi segan, sudah lah bau arang sekitaran sini, rumah hitam berdebu,” ungkap Caus, salah satu warga desa Sungai Pinang yang rumahnya tidak jauh dari aktifitas dapur arang, beberapa waktu lalu. (mk/arp)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.