Mahkamah Arbitrase : Peta 9 Dash Line China Tidak Punya Dasar Hukum

Posisi Indonesia Diuntungkan

soal-nine-dash-line-indonesia-minta-klarifikasi-china-lZ6
Peta 9 dash line yang diklaim Tiongkok

Natuna (Marwahkepri.com) – Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Kemenko Maritim Arif Havas Oegroseni mengatakan, pasca putusan mahkamah arbitrase di Belanda 12 Juli lalu, tentang sengketa antara Philipina dan Tiongkok, memberikan keputusan sangat penting dan berdampak positif bagi kedaulatan NKRI, khususnya dikawasan laut china selatan.

Dijelaskannya, putusan pertama mahkamah mengatakan, bahwa suatu negara dapat mengklaim wilayah laut tetapi dasarnya dari daratan dan dasar hukumnya konvensi hukum laut. Artinya Indonesia akan mengklaim sendiri 200 mil laut dari Natuna, dengan dasar pulau-pulau di Natuna dan Anambas, serta Tanjung Datuk di Pontianak-Kalimantan Barat.

Seperti negara China mengklaim dengan dasar menggambar diatas kertas (9 dash line), oleh pengadilan menganggap hal tersebut tidak berlaku. Kemudian secara khusus mahkamah mengatakan, bahwa peta yang diterbitkan negeri tirai bambu itu tidak mempunyai dasar hukum sama sekali.

Putusan kedua mengenai klaim sejarah, pihak mahkamah mengatakan, bahwa hak negara di laut kembali harus diukur dari pulau sesuai konvensi, tidak bisa suatu negara melakukan klaim berdasarkan sejarah.

“jadi klaim china atas hak sejarah di laut china selatan, termasuk dibeberapa bagian perairan natuna, itu oleh hakim
arbitrase dinyatakan tidak ada dasar hukumnya, jadi gugur”. Ujar Arif di kantor bupati Natuna, Senin (8/8).

Keputusan ketiga hakim mengatakan, kegiatan illegal fishing yang dilakukan kapal nelayan China dimana terkadang dibantu oleh kapal pemerintah china (coast guard), terutama dikawasan Philipina merupakan suatu tindakan melanggar prinsip hukum internasional mengenai perlindungan laut.

Selanjutnya dalam keputusan ke-empat mahkamah arbitrase di Belanda mengatakan, tindakan-tindakan kapal coast guard dan nelayan china kerap melakukan zigzag pada saat akan ditangkap, merupakan pelanggaran konvensi SOLAS (Safety of Life at Sea) konvensi internasional mengenai keamanan manusia di laut.

Menurut Arif, keputusan ke-lima lebih penting karena sekarang pengadilan menentukan, dimana pulau yang dapat 12 mil, mana pulau tidak dapat sama sekali, dan mana pulau dapat 200 mil. Menurut mahkamah semua pulau di laut china selatan yang menjadi rebutan, semuanya itu tidak berhak 200 mil.

“artinya ini sebenarnya kemenangan telak bagi philipina, dia mengajukan 15 klaim, hakim mengabulkan 4,5. Makanya reaksinya china sangat emosiaonal karena dia kalah telak, dan kita sangat diuntungkan terutama di Natuna, sehingga teman-teman line forceman, Bakamla, Navy, Airforce, yang mempunyai kekuatan sampai 12 mil, itu mempunyai dasar sangat kuat sekali pak”.

Jangan khawatir akan ada protes, posisi kita sangat kuat didalam hukum internasional untuk mempertahankan kedalutan kita, mempertahankan kepulaun dan hak berdaulaut di ZEE dan landasan kontinental, itu perkembangan terakhir”. tambahnya lagi

Pihak Kemenko Maritim sudah melakukan exercise internal dan menyusun buku kecil mengenai hasi penting pengadilan di Belanda tersebut. Sedangkan kunjungannya ke Natuna melengkapai laporan kepada Presiden untuk mengambil keputusan strategis. (mk/nang)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.