Perubahan SOTK Masih Menunggu Nomenklatur

Ngesti Yuni Suprapti
Ngesti Yuni Suprapti

Natuna (Marwahkepri.com) – Gonjang ganjing perubahan atau perombakan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) di lingkungan pemerintah kabupaten Natuna, bukanlah isapan jempol semata. Direncakan akan terjadi perubahan di beberapa SKPD dan sejumlah Bagian di Sekretariat Daerah dalam waktu dekat ini.

Sinyal positif yang disampaikan Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni suprapti kepada sejumlah awak media usai menghadiri paripurna pengesahan Ranperda di kantor DPRD Natuna, Kamis (28/7), membuat hal ini semakin terang benderang.

Ngesti mengatakan, rencana perubahan SOTK tersebut memang benar, hanya saja sejauh ini masih dalam tahap pembahasan. Sebagian besar nomenklatur (pembentukan) SOTK baru tersebut belum diterima pihaknya, diperkirakannya Nomenklatur tersebut akan rampung pada bulan Agustus mendatang.

“rencana perubahan SOTK di lingkungan pemerintah daerah sejauh ini masih dalam tahap pembahasan, karena SOTK baru itu nomenklaturnya itu sebagian besar belum kita terima, jadi kalau tidak salah tanggal 9 Agustus itu baru nomeklaturnya”. ujarnya

Menurut istri mantan Bupati Daeng Rusnadi ini, pembentukan SOTK baru harus jelas tahapannya dan di Perdakan terlebih dahulu. Saat ini masih dalam tahap penggodokan di Bagian ortal Sekretariat Daerah, selanjutkan ke Bagian Hukum, apabila sudah rampung baru kemudian Ranperda nya diserahkan ke DPRD untuk disahkan menjadi Perda Kabupaten Natuna.

“Karena ini juga merupakan PP, karenanya tahapannya juga harus jelas, kalau sudah selesai semuanya diperdakan dulu. kalau sudah di Perdakan barulah dilanjutkan pengisian di SKPD. Tahapan-tahapan ini harus kita lalui”.

Rencana perubahan ini, Ngesti mengatakan bisa saja terjadi penambahan atau justru pengerucutan, namun minimal sama dengan sebelumnya. Tetapi apabila ada penambahan karena ada beberapa Dinas yang dilebur.

Disamping itu Penambahan nantinya disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah, tipenya bakalan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.”kalau memang itu tipenya disesuaikan dengan bagian kebutuhan daerah, maka itu harus kita isi dan tidak boleh tidak terisi”.

Terkait dengan isu akan adanya pejabat dari luar daerah untuk mengisi sejumlah SKPD di Natuna, Ngesti mengatakan sampai saat ini pihaknya masih mempertimbangkannya.

Santer, bahwa di sektertariat daerah nantinya akan terjadi peleburan sejumlah bagian, sebelumnya Unit Layanan Pengadaan (ULP) statusnya merupakan Kelompok Kerja (Pokja), pemerintah daerah berencana akan menjadikan ULP sebagai salah satu Bagian di sekretariat Daerah, sehingga total Bagian menjadi 10 ??.(mk/nang)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.