DPRD Natuna “Pulangkan” Dua Rancangan Peraturan Daerah

Paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap Ranpeda Natuna tahun 2016
Penyampaian pandangan akhir fraksi DPRD Natuna

Natuna (Marwahkepri.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna memulangkan alias mengembalikan dua dari lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diusulkan pemerintah daerah beberapa waktu lalu untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Hal ini terpantau pada Paripurna DPRD Natuna tentang penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda Natuna tahun 2016, digelar pada Kamis (28/7). Dalam kesempatan itu rapat dipimpin Wakil ketua II Daeng Amhar dan dihadiri Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti.

Adapun Ranperda direkomendasikan untuk dikembalikan kepada pemerintah daerah yakni, Ranperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna nomor 8 tahun 2013 tentang Retribusi Daerah.

Kedua Ranperda tersebut dinilai belum sempurna, karenanya dikembalikan kepada pemerintah daerah untuk dilakukan penyempurnaan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan disampaikan kembalikan kepada DPRD dalam waktu tidak terlalu lama.

“Selanjutnya fraksi PNR sepakat dengan Pansus B dan C, merekomendasikan agar Ranperda ini dikembalikan kepada pemerintah daerah untuk dilakukan penyempurnaan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan”, ujar juru bicara fraksi Perjuangan Nurani Rakyat, Saiful.

Sebelumnya, ada lima Ranperda diajukan pemerintah derah melalui Bupati Natuna Hamid Rizal kepada DPRD Natuna untuk disahkan menjadi Perda. Diantaranya Ranperda tentang Pemilihan Kepala Desa, Ranperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna nomor 8 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Ranperda tentang Pernyataan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna pada PT.Bank Riau Kepri, dan Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna nomor 8 tahun 2013 tentang Retribusi Daerah.

Pada paripurna dilaksanakan sekitar pukul 14.00 wib tersebut, hanya tiga Ranperda disetujui DPRD Natuna untuk disahkan menjadi Perda. Ketiganya yakni Ranperda tentang Pemilihan Kepala Desa, Ranperda perubahan atas Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dan Ranperda tentang Pernyataan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna pada PT.Bank Riau Kepri.

Keputusan DPRD Natuna nomor 6 tahun 2016, tanggal 6 Juni 2016 tentang pembentukan Panitia Khusus (Pansus) A, membahas Ranperda tentang Pemilihan Kepala Desa dapat menghasilkan beberapa poin, diantaranya, yang pertama kepala desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan ditentukan selama 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan, kedua, pemilihan kepala desa dapat dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang, dalam pelaksanaannya pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu, tahapan persiapan, tahapan pencalonan, tahapan pemungutan suara dan tahapan penetapan.

Ketiga, untuk menjabat sebagai kepala desa umur 25 tahun maksimal 60 tahun dan pendidikan minimal SLTP sederajat. Keempat, Calon kepala desa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara. Kelima, Calon kepala desa tidak pernah menjabat sebagai kepala desa 3 (tiga) kali berturut-turut atau tidak berturut-turut. Keenam, bagi calon kepala desa yang sudah pernah menjalai hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan paling lama 5 (lima) tahun, boleh mencalonkan diri kembali setelah paling kurang 2 tahun berasimilasi kepada masyarakat dan tidak pernah mengulangi perbuatan tindakan kejahatan/kriminal berulang-ulang selama membaur dengan masyarakat. dan yang ketujuh, bakal calon kepala desa ditentukan paling sedikit 2 orang dan paling banyak 5 orang.

Sementara itu menurut fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Ranperda perubahan atas Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak memandang sangat layak untuk disahkan menjadi Perda, karena anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, didalam dirinya melekat harkat dan drajat manusia seutuhnya, adalah kewajiban dan tanggungjawab bagi negara, pemerintah, masyarakat serta orangtua sangat berperan penting dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Sedangkan Ranperda pernyataan modal kepada PT.Bank Riau Kepri juga disetujui untuk disahkan menjadi Perda, dengan pertimbangan mendukung produktifitas kinerja Bank Riau Kepri sehingga lebih efektif dan efisien, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terpenuhinya kebutuhan permodalan pelaku usaha dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menanggapi dua Ranperda yang dikembalikan DPRD Natuna kepada pemerintah daerah, Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti mengatakan, pihaknya akan merespon dan menindaklanjutinya, dengan harapan untuk kebaikan Natuna kedepan.

“catatan dan saran yang disampaikan oleh masing-masing fraksi tentunya ini juga menjadi usaha kami untuk merespon, kemudian untuk menindak lanjuti. harapannya ini untuk kebaikan, kenapa tidak sama-sama untuk pembangunan kedepan lebih baik lagi”.

Ngesti menyampaikan, pihak DPRD Natuna meminta kepada pemerintah daerah untuk segera menyempurnakan kedua Ranperda tersebut dalam waktu 30 hari kedeapan.” mudah-mudahan sebelum sampai waktunya udah bisa kita serahkan kembali kepada DPRD”, ujarnya.(mk/nang)