Kasus Sengketa Tanah, Ketua PN Karimun Tolak Eksepsi Tergugat

Sidang Perdata Sengketa Tanah di PN Karimun
Sidang Perdata Sengketa Tanah di PN Karimun

Karimun (MK) – Ketua Majelis Pengadilan Negeri (PN) Karimun M Fahtul Mujib, SH, MA  menolak eksepsi dari Tergugat I sampai Tergugat XIV. Menurut Ketua Majelis, perkara ini cukup kuat untuk dilanjutkan, dikarenakan yang digugat oleh pihak Penggugat bukanlah sertifikat daripada Tergugat melainkan perbuatan melawan hukum, para Tergugat di mana Tergugat memperoleh sehingga memiliki Sertifikat Hak Pakai tersebut. “Untuk itu PN Karimun mempunyai kewenangan untuk melanjutkan perkara ini hingga putusan akhir di Pengadilan Tanjung Balai Karimun,”  ujarnya.

Sementara itu kepada media ini Kuasa Hukum Penggugat Raja Hambali, SH menyebutkan, pihaknya menyatakan putusan sela tersebut sudah tepat. “Menurut saya sangat tepat hakim memutuskan yang dinamakan putusan sela, dan melanjutkan perkara ini hingga kebenaran yang hakiki diperoleh oleh para Penggugat ataupun Tergugat. Saya selaku Kuasa Hukum klien saya atas nama kantor pengacara Raja Hambali, SH & Partner untuk membantu klien saya dengan alasan bukti-bukti sertifikat Hak Milik tahun 2001, Surat Jual Beli di Notaris antara pemilik dasar, dan sumpah jabatan saya sebagai advokat,” jelas Hambali.

Dikatakan Hambali, baru-baru ini muncul kesan bahwa Tergugat Budi Saputra seolah – olah memaksakan perkara ini untuk dilanjutkan karena ruang lingkup PTUN, bahkan ada panggilan untuk Penggugat menghadiri sidang PTUN tanggal 26 Juli 2016. “Menurut saya seharusnya Tergugat Budi Saputra menggugat Tergugat bukan menggugat Penggugat, dikarenakan Penggugat memiliki Sertifikat Hak Milik tahun 2001 sementara para Tergugat memiliki Hak Pakai tahun 2013. Adapun Saudara Budi Saputra  dan Kuasa Hukumnya  untuk mengajukan perkara ini kerana ruang lingkup PTUN ada prosedurnya, ya? Proses Persiapan apakah perkara ini sedang berjalan di Pengadilan Negeri atau tidak, sementara perkara ini sedang berlanjut di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun,” jelasnya.

Menurut kacamata hukum Hambali, untuk diajukan karena ruang  lingkup PTUN sudah kadaluarsa persoalannya karena sudah jelas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 membunyikan bahwa yang dapat digugat Sertifikat 90 hari setelah dikeluarkan Sertifikat tersebut. “Sementara hingga saat ini sudah 15 tahun baru diajukan pembatalan sertifikat klien saya, apakah itu tidak dinamakan kadaluarsa?. Ya kita ikutin aja proses sampai dimana pihak Tergugat mengajukan gugatan kepada klien saya, tuturnya,” paparnya. (mk/fer)

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.